Transjakarta Hadapi “Double Pressure”, Biaya Energi Naik dan Potensi Lonjakan Penumpang

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Direktur Utama Transjakarta, Welfizon, memaparkan tantangan besar yang dihadapi perusahaan ke depan, terutama terkait potensi kenaikan biaya energi yang berdampak langsung pada operasional layanan.

Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta dan sejumlah BUMD di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (23/4/2026). 

Welfizon menjelaskan, kebutuhan subsidi untuk menjaga operasional Transjakarta pada 2026 diperkirakan meningkat signifikan. 

Dalam APBD murni 2026, anggaran subsidi tercatat sebesar Rp3,7 triliun, namun kebutuhan riil diproyeksikan mencapai Rp4,8 triliun.

“Jadi kira-kira ada selisih Rp1,1 triliun yang akan kami ajukan dalam APBD Perubahan,” kata Welfizon. 

Ia menuturkan, kondisi tersebut diperparah oleh dinamika krisis energi global yang berpotensi memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) serta inflasi pada komponen biaya lainnya.

Menurutnya, situasi ini menciptakan “double pressure” bagi Transjakarta.

“Pressure pertama dari sisi biaya. Kalau BBM naik, biasanya inflasi dan biaya lainnya ikut naik,” katanya.

“Pressure kedua, saat masyarakat mulai beralih ke transportasi publik. Permintaan meningkat, tapi di sisi lain kapasitas kita terbatas,” sambungnya.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Transjakarta mulai melakukan efisiensi biaya dengan menyisir pengeluaran yang tidak berdampak langsung pada layanan.

Welfizon menyebut, dalam tiga tahun terakhir pihaknya mampu menjaga jumlah tenaga kerja tetap stabil di angka 6.500 orang, meskipun jumlah pelanggan meningkat hingga dua kali lipat.

“Dengan jumlah manpower yang relatif sama, kita bisa melayani perjalanan dua kali lebih banyak,” jelasnya.

Selain efisiensi, Transjakarta juga menyiapkan berbagai skenario mitigasi, termasuk memperkuat sumber pendapatan di luar tiket (non-farebox).

Salah satu strategi yang tengah diuji coba adalah penjualan tiket secara business to business (B2B), yakni kerja sama dengan perusahaan, kampus, hingga hotel melalui skema langganan bulanan.

“Dengan sistem ini, kita bisa mendapatkan pengakuan pendapatan di awal, kemudian digunakan dalam bentuk layanan bulanan,” ungkapnya.