Angka Kematian Satpol PP Tinggi, DPRD DKI Minta Pemprov Benahi Sistem Kerja

Sebanyak 35 anggota Satpol PP dilaporkan meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

Tayang:
Tribun Jakarta/Yusuf Bachtiar/Yusuf Bachtiar
ANGKA KEMATIAN TINGGI - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Kevin Wu menyoroti angka kematian personel Satpol PP yang cukup tinggi, Pemprov harus segera benahi sistem kerja personel di lapangan, Kamis (30/4/2026). 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Sebanyak 35 anggota Satpol PP dilaporkan meninggal dunia dalam kurun waktu satu tahun terakhir, beban kerja di lapangan disinyalir jadi fator penyebab tingginya angka kematian

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Kevin Wu, menilai peristiwa tersebut sebagai sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Kami di Komisi A melihat ini sebagai alarm serius. Angka 35 anggota Satpol PP meninggal dalam setahun dan dikaitkan dengan beban kerja serta minimnya fasilitas itu jelas tidak bisa dianggap hal biasa,” kata Kevin, Kamis (30/4/2026).

Menurutnya, tingginya angka kematian tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar, khususnya dalam manajemen sumber daya manusia (SDM) dan dukungan operasional bagi petugas di lapangan.

Kevin menegaskan, permasalahan ini tidak bisa hanya dibebankan kepada internal Satpol PP semata. Ia meminta Pemprov DKI Jakarta melihat persoalan ini secara menyeluruh.

“Harus dilihat lebih luas, mulai dari Pemprov DKI secara keseluruhan, termasuk BKD yang mengatur kebutuhan dan distribusi personel,” jelasnya.

Ia juga menyinggung peran sejumlah instansi terkait, seperti Bappeda dalam perencanaan prioritas anggaran serta BPKD dalam dukungan pembiayaan.

Bahkan, menurut Kevin, Gubernur DKI Jakarta juga memiliki peran penting dalam menentukan arah kebijakan guna memastikan keselamatan petugas di lapangan.

Kevin mengingatkan agar tidak ada lagi petugas yang bekerja dalam kondisi ekstrem tanpa dukungan fasilitas yang memadai.

“Kalau sampai ada petugas bekerja dengan jam panjang tapi tidak didukung fasilitas istirahat yang layak, berarti memang ada yang tidak beres dalam sistemnya,” tegasnya.

Untuk itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta segera melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari evaluasi pola kerja hingga penambahan personel secara bertahap.

Selain itu, penyediaan fasilitas istirahat yang layak serta perlindungan kesehatan rutin bagi anggota Satpol PP juga dinilai menjadi hal yang mendesak.

“Ini akan kami kawal dalam pembahasan anggaran dan evaluasi kinerja ke depan,” katanya.

Kevin menekankan, keamanan dan ketertiban Jakarta tidak bisa dilepaskan dari keselamatan para petugas yang berada di garis depan.

“Jangan sampai kita bicara ketertiban kota tapi mengabaikan kondisi orang-orang yang menjaganya,” pungkasnya.

Berita terkait

 

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita

Sumber: Tribun Jakarta
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved