Anggaran Kena Dampak Tekanan Ekonomi, Pengurangan DBH pada APBD 2027 Masih Berlanjut

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Tekanan ekonomi berdampak pada anggaran Pemprov DKI Jakarta, pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) masih akan berlanjut di APBD 2027. 

Hal ini disampaikan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, pihak telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Pramono Anung terkait konsultasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. 

"Hari ini hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Pak Gubernur mengundang pimpinan DPRD juga TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah), untuk membincangkan RKPD kita 2027 yang pekan depan akan dibahas di dewan," kata Khoirudin. 

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Pramono Anung menjelaskan kondisi ekonomi global yang secara langsung berdampak pada anggaran daerah. 

"Pak Gubernur menyampaikan bahwa tekanan ekonomi kita, dampak dari tekanan ekonomi dunia, berdampak kepada anggaran kita," ujarnya. 

Tak hanya itu, fiskal Pemprov DKI Jakarta juga akan mengalami pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) seperti di tahun 2026.

"Juga dampak dari itu semua, pengurangan DBH masih terus berlanjut. Walaupun begitu demikian kita optimis ya karena kita akan tetap mengutamakan layanan ke masyarakat," ucapnya. 

Khoirudin menegaskan, belanja di 2027 tetap akan mengutamakan program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat. 

Misalnya seperti program pendidikan Kartu Jakarta Pintar, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program bantuan sosial masyarakat berpenghasilan rendah atau tidak mampu. 

Layanan kesehatan juga akan tetap menjadi prioritas, anggaran untuk program tersebut tetap dimaksimalkan. 

"Layanan dasar masyarakat dan insyaallah ini kita kawal betul agar walaupun anggaran terbatas, masyarakat tetap terlayani dengan baik," jelas dia. 

Untuk program pembangunan, tetap akan dilakukan dengan memprioritaskan infrastruktur pengendali banjir. 

"Untuk prioritas pembangunan masih tidak bergeser ke banjir ya, pada kemacetan, ya terus dengan melakukan creative financing," tegas dia. 

BERITA TERKAIT

• Baca juga: Mayoritas Belum Kantongi SLF, Pansus DPRD Setop Open Bidding Pengelolaan Parkir di Pasar Jaya
• Baca juga: DPRD Minta Seluruh Kegiatan Parkir di Jakarta Terapkan Digitalisasi, Operator Nakal Diincar
• Baca juga: Demo Depan DPRD DKI, Warga Tuntut Transparansi AMDAL RDF Rorotan

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita