DPRD DKI Soroti Kesiapan Jakarta Hadapi Penghentian Open Dumping pada Agustus 2026

Untuk mendukung hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta diminta memetakan keberadaan bank sampah, komunitas pengolah sampah, serta potensi pasar bagi produk hasil pengolahan sampah.

Di sisi lain, Yuke menekankan pentingnya keterlibatan sektor swasta serta pemanfaatan teknologi dalam sistem pengelolaan sampah.

Menurutnya, digitalisasi data hingga tingkat RW diperlukan agar kebutuhan armada pengangkut dan fasilitas pengolahan dapat dihitung secara lebih akurat.

"Jakarta memiliki banyak inovator muda di bidang pengolahan sampah. Potensi seperti ini harus diberikan ruang karena bisa menjadi bagian dari solusi," ujarnya.

Yuke juga menyinggung rencana penerapan retribusi persampahan yang tengah disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

Ia menegaskan, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan serta kesiapan infrastruktur yang memadai agar dapat diterima masyarakat.

"Syarat utamanya adalah kesiapan infrastruktur. Ketika pelayanan sudah baik, masyarakat akan lebih mudah menerima kebijakan tersebut," tandasnya.

Berita terkait

• Baca juga: TPST Bantargebang Jadi Penyumbang Gas Metana Terbesar, Kenneth DPRD DKI: Alarm untuk Jakarta
• Baca juga: Bahaya Gas Metana, Dinkes Bekasi Sebut Warga Sekitar TPST Bantargebang Dapat Pelayanan Khusus
• Baca juga: TPST Bantargebang Sumbang Gas Metana Tertinggi Kedua di Dunia, Dinkes Bekasi Beri Vitamin ke Warga

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita