Kenneth DPRD DKI Kritik Sistem Pembayaran Tiket Ragunan: Tak Fleksibel dan Kaku

TRIBUNJAKARTA.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth menyoroti sistem pembelian tiket masuk Taman Margasatwa Ragunan.

Pasalnya, sejumlah pengunjung mengeluhkan proses pembelian tiket secara langsung (on the spot) yang dinilai masih kurang praktis dan fleksibel, terutama bagi mereka yang datang menggunakan kendaraan pribadi.

Keluhan tersebut muncul karena pengunjung yang belum memiliki JakCard harus membeli kartu terlebih dahulu secara tunai sebelum dapat melakukan transaksi masuk ke kawasan wisata milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tersebut.

Terkait hal tersebut, Kenneth meminta pengelola Ragunan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pembayaran yang dinilai masih menyulitkan sebagian pengunjung.

Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta itu menegaskan, digitalisasi transaksi di kawasan wisata milik Pemprov DKI Jakarta harus memberikan kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menambah hambatan saat berwisata.

"Digitalisasi transaksi tentu merupakan langkah yang baik dan harus didukung. Namun implementasinya jangan sampai justru menyulitkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas publik," kata Kenneth, Kamis (11/6/2026).

Menurut Kenneth, persoalan yang perlu menjadi perhatian bukan hanya soal kemudahan akses pembayaran, tetapi juga soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. 

Ia menilai, apalagi terdapat praktik yang terkesan melakukan pengkondisian supaya mengharuskan atau memaksa pengunjung melakukan pembayaran secara tunai karena diakibatkan sistem pembayaran yang tidak fleksibel, maka hal tersebut perlu dievaluasi secara serius.

"Kalau memang pengunjung dipaksa membayar secara tunai karena permasalahan sistem pembayaran yang kaku, ini harus menjadi perhatian serius. 

Karena sistem tunai memiliki risiko lebih tinggi terhadap kebocoran penerimaan daerah dan membuka ruang terjadinya penyimpangan maupun dugaan pungutan liar apabila tidak diawasi secara ketat," ujarnya.

Ketua IKAL (Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas RI) PPRA Angkatan LXII itu mengatakan, seluruh transaksi yang berkaitan dengan pelayanan publik semestinya tercatat secara elektronik agar dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan dengan baik. 

Menurutnya, penggunaan sistem pembayaran digital juga penting untuk meminimalkan potensi kehilangan pendapatan daerah.

"Seluruh transaksi pelayanan publik harus transparan, tercatat secara elektronik, dan dapat diaudit kapan saja. 
Dengan demikian, potensi kebocoran anggaran, kehilangan penerimaan daerah, maupun praktik pungutan liar dapat ditekan semaksimal mungkin," tuturnya.

Kenneth juga menyoroti masih terbatasnya opsi pembayaran yang tersedia bagi pengunjung Ragunan. 

Di tengah kebiasaan masyarakat yang kini semakin akrab dengan transaksi digital, ia menilai pengelola perlu menyediakan lebih banyak alternatif pembayaran.