Legislator PKS Desak Pemprov DKI Transparan soal Utang-Piutang Antar-BUMD

"Kontribusi dividen BUMD akan sulit meningkat apabila perusahaan daerah masih disibukkan dengan persoalan internal. Karena itu, pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas utama," tegasnya.

Ade juga mengingatkan agar setiap tindak lanjut atas temuan BPK dilengkapi target waktu yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur.

Dengan demikian, proses perbaikan dapat dipantau secara objektif dan akuntabel.

"Kita perlu memastikan bahwa setiap proses perbaikan memiliki peta jalan yang jelas, termasuk target penyelesaian dan mekanisme evaluasinya. Dengan begitu, progresnya dapat dipantau secara objektif dan akuntabel," ucapnya.

Ia berharap seluruh BUMD di Jakarta dapat menyusun timeline penyelesaian berbagai temuan BPK dengan target yang realistis dan terukur paling lambat pada akhir 2026.

"Jakarta menuju usia lima abad membutuhkan BUMD yang sehat, profesional, dan akuntabel. Perbaikan tata kelola harus dilakukan secara konsisten agar BUMD dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," pungkas Ade.

Berita Lainnya

Baca juga: Tak Mau Dicap Buruk, Mahasiswa UBK Tolak Makan Malam Bareng Gibran saat Diundang Masuk ke Istana

Baca juga: Diajak Bertemu di Istana Usai Demo, Mahasiswa UBK Sanjung Gibran: Respons Pak Wapres Sangat Baik

Baca juga: Ribut di Cengkareng Berujung Penganiayaan, Pria yang Hendak Melerai Dipukul hingga Terluka

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita