SPMB Jakarta 2026 Dibuka, DPRD DKI Minta Pemprov Perbaiki Sosialisasi hingga Berantas Pungli

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Jakarta resmi dibuka sejak 15 Juni 2026.

Pada pelaksanaan tahun ini, tersedia 245.980 kursi yang tersebar di berbagai jenjang pendidikan di Jakarta untuk diperebutkan para calon peserta didik.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta agar menjadikan pelaksanaan SPMB tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi.

Menurut Justin, masih terdapat sejumlah persoalan yang dikeluhkan masyarakat saat proses penerimaan murid baru berlangsung pada tahun lalu.

"Kami menerima berbagai masukan dari warga terkait pelaksanaan SPMB sebelumnya. Sejumlah kendala tersebut perlu menjadi perhatian agar proses tahun ini dapat berjalan lebih baik," kata Justin dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Salah satu persoalan yang disorot adalah minimnya penyebaran informasi kepada masyarakat mengenai tahapan dan jadwal pelaksanaan SPMB.

Ia menilai masih banyak orangtua dan calon peserta didik yang belum memperoleh informasi secara lengkap sehingga berpotensi mengalami kesulitan saat mengikuti proses pendaftaran.

"Informasi terkait pembukaan, jadwal, dan mekanisme SPMB harus disampaikan secara lebih luas. Jangan sampai warga kesulitan hanya karena kurang mendapatkan informasi yang memadai," katanya.

Selain persoalan sosialisasi, Justin juga menyoroti masih adanya warga yang mengalami kendala teknis saat mengikuti proses pendaftaran secara mandiri.

Karena itu, ia meminta Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan membuka lebih banyak layanan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan.

Menurut dia, keberadaan posko layanan dapat membantu warga yang mengalami kesulitan dalam mengakses atau memahami tahapan pendaftaran.

"Perlu ada posko atau pusat layanan yang mudah dijangkau masyarakat sehingga mereka bisa memperoleh bantuan ketika mengalami kendala saat mendaftarkan anaknya," ucap Justin.

Tak hanya itu, legislator PSI tersebut turut mengingatkan agar praktik pungutan liar tidak kembali mencoreng pelaksanaan SPMB.

Ia menegaskan proses penerimaan murid baru di sekolah negeri tidak dipungut biaya sehingga masyarakat tidak perlu memberikan pembayaran kepada pihak mana pun.

Justin meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan pengawasan secara ketat dan menindak tegas pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.