Mahasiswa UI Desak Purbaya Yudhi Dicopot Prabowo, Menkeu Minta Maaf Respon 17+8 Tuntutan Rakyat

Kendati demikian, ia mengaku tidak masalah. Hal ini menurut dia menjadi salah satu bentuk dari edukasi publik. 

"Ini proses edukasi ke publik. Ya enggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi, yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, 'oh biar saja rakyat' atau 'itu yang susah saja.' Enggak," beber dia. 

Purbaya menyatakan, ekonomi harus diperbaiki agar masyarakat lebih mudah mencari pekerjaan. 

"Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya," ujar Purbaya. 

Tuntutan Mahasiswa

Tak hanya mendesak Menteri Purbaya dicopot, massa mahasiswa UI juga  menuntut agar DPR RI memenuhi tuntutan rakyat 17+8 yang dimana sebagian poinnya sudah deadline sejak 5 September. 

Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru juga menyinggung pernyataan Purbaya.

"Baru satu hari dia menjabat sebagai menteri dia sudah langsung menyatakan pernyataan yang luar biasanya mengecewakan, luar biasanya menyakitkan bagi masyarakat karena dia mengecilkan suara masyarakat, dia mengecilkan penindasan yang dialami oleh masyarakat," ucap Kepala Kajian Strategis BEM UI, Diallo Hujanbiru saat aksi. 

Padahal menurut Diallo, berbagai tuntutan yang disuarakan oleh masyarakat kecil itu bukan semata lahir karena keinginan masyarakat. 

Melainkan ada pemantik yang membuat masyarakat lelah dengan kondisi saat ini, dimana bobroknya kinerja pemerintah dalam menjamin kesejahteraan setiap anak bangsa.

Atas hal itu, Diallo menilai agar seharusnya Menteri Purbaya yang baru dilantik oleh Prabowo itu dicopot atau minimal sadar diri untuk mundur dari jabatannya. 

"Dia (Purbaya) mengecilkan setiap tuntutan, yang mana tuntutan ini bukan lahir karena ingin menuntut, (tapi) karena mereka bobrok, karena mereka membunuh saudara mereka, karena mereka tidak memberikan kami hak yang cukup, mending ganti saja, mundur saja," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat yang digaungkan dalam sejumlah aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 bukanlah representasi keseluruhan masyarakat. 

Menurut dia, aspirasi tersebut hanya datang dari sebagian kecil warga yang merasa belum puas dengan kondisi ekonomi saat ini. 

"Itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian ngerasa keganggu, hidupnya masih kurang," ujar Purbaya, saat konferensi pers di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/9/2025).