Peneliti Senior BRIN Sebut Prabowo Tak Punya Kemewahan Pilih Menteri, Kini Geng Solo Mulai Disisir

TRIBUNJAKARTA.COM - Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, menyebut Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki kemewahan menentukan seluruh menteri pada saat membentuk kabinetnya.

Hal itu disampaikan Zuhro saat menjadi narasumber di podcast 'Abraham Samad Speak Up' tayang Minggu (15/9/2025).

Mulanya Zuhro menjelaskan, secara umum, akselerasi pembangunan yang sedang diupayakan Prabowo terhalang kualitas birokrasi.

Reformasi kelembagaan yang diharapkan tidak bisa terjadi ketika pemimpinnya tak mampu "berlari cepat".

Menurut Zuhro, saat ini, pemimpin lembaga, termasuk para menteri dan wakil menteri pembantu Prabowo, lebih kental politisnya dibandingkan profesionalisme dalam birokarasi saat mengemban jabatan.

"Maka mungkin Pak Prabowo sadar bahwa tidak mungkin Pak Prabowo menggenjot pembangunan yang akseleratif, yang cepat gitu ya, dengan -pembangunan ekonomi yang lalu bisa meningkat tajam signifikan, dan di situ bisa bisa memutus mata rantai pengangguran dan sebagainya kalau birokrasi gak dibenahi."

"Lah pucuk pimpinan birokrasi ini kan biasanya diduduki oleh politisi-politisi karena memang jabatannya political appointing kan gitu."

"Padahal kalau siapapun itu yang masuk birokrasi administrasi begins, politic ends. Seharusnya seperti itu. Jangan politik terus lah," papar Zuhro.

Dari permasalahan umum itu, Zuhro melihat, sosok menteri atau pimpinan lembaga negara dalam kabinet Prabowo, bukanlah benar-benar pilihannya.

Ada intervensi dari rezim Presiden sebelumnya, Jokowi, yang turut menentukan.

Para menteri era Jokowi yang masih menjabat hingga era Prabowo kerap disebut-sebut sebagai Geng Solo, merujuk kota tempat tinggal Jokowi.

"Masalah menjadi pada khususnya ternyata Pak Prabowo itu tidak punya kemewahan untuk memilih seluruhnya adalah untuk preferensi dari Pak Prabowo. Maka dikasihlah sekitar 14 sampai16 itu dari pilihan-pilihan rezim atau pemerintahan sebelumnya," kata Zuhro.

"Kalau tepat tidak apa-apa. kalau tidak tepat menjadi batu sandungan dan taruhan bagi legitimasinya Pak Prabowo, pemerintah Pak Prabowo, itu masalahnya," lanjutnya.

Dengan kesadaran akan adanya menteri yang menghambat atau tak bisa bekerja cepat, Prabowo disebut Zuhro sedang menyisir Geng Solo di kabinetnya.

"Maka ini yang termasuk salah satu yang dituntut ya secara signifikan oleh masyarakat, oleh publik tadi itu untuk dibenahi. Jadi anasir-anasir yang memimpin di kementerian baik itu menteri, wakil menteri yang terkonotasi (bagian dari masa lalu), menunjukkan bahwa memang track recordnya tidak bagus gitu ya, katakan sarat dengan korupsi, pelanggaran etika gitu ya dan kompetensinya dan sebagainya gitu ya, achievement-nya juga sangat disangsi dan sebagainya."

"Sementara Pak Prabowo mau lari. Berarti ini yang menghambat sebetulnya, faktor yang constraining bagi Pak Prabowo," papar Zuhro.

Menurut Zuhro, jelang satu tahun pemerintahan Prabowo, pada 20 Oktober 2025 mendatang, satu per satu Geng Solo akan diganti (reshuffle).

"itulah maka mencoba untuk mulai disisir dan dicicil oleh Pak Prabowo untuk melempengkan, katakan menuju 1 tahun pemerintahannya Oktober ini," jelas penerima gelar PhD Ilmu Politik dari Curtin University, Perth, Australia itu.

Seperti diketahui, pada Senin (8/9/2025), Prabowo melakukan reshuffle terhadap lima menterinya. Empat dari lima menteri tersebut merupakan menteri yang juga menjabat pada era Presiden Jokowi.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

Sementara, satu menteri lain yang dicopot adalah Menteri Pekerja Migran, Abdul Kadir Karding.

Pada saat bersamaan, Prabowo melantik empat menteri baru dan satu wakil menteri:

• Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan;
• ⁠Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
• ⁠Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi;
• ⁠Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah; dan
• ⁠Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

Sebeagai informasi Kementerian Haji dan Umrah yang dipimpin Mochamad Irfan Yusuf dan Dahnil Anzar Simanjuntak baru dibentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang telah diubah melalui Revisi UU Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan disahkan oleh DPR pada 23 Agustus 2025.

Sedangkan, untuk kursi Menko Polkam dan Menpora belum dijabat menteri definitif.

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel TribunJakarta.com. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya