Roy Suryo Kritik Pedas KPU yang Rahasiakan Ijazah Capres-Cawapres: Kembali ke Alam Kegelapan, Katrok

TRIBUNJAKARTA.COM - Eks Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo melontarkan kritik keras kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan keputusan Nomor 731 Tahun 2025. 

Keputusan itu mengatur bahwa 16 dokumen milik calon presiden dan calon wakil presiden tidak boleh dibuka ke publik, termasuk ijazah. 

"Keputusan itu membuat Indonesia malah dibawa ke alam kegelapan. Kita kayak beli kucing dalam karung, orang enggak boleh lagi lihat profil dari siapa calonnya. Ini konyol banget," kata Roy Suryo seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (15/9/2025). 

Roy lalu menyoroti salah satu poin yang dianggap penting, yakni syarat nomor 13 terkait larangan calon terlibat dalam organisasi terlarang. 

Menurutnya, poin tersebut harus diketahui masyarakat bukan dirahasiakan. 

"Misalnya dalam 16 syarat itu, itu ada nomor 13-nya, syarat tidak terlibat organisasi terlarang, misalnya PKI atau apa, itu wajib diketahui masyarakat orang ini dulu terlibat apa enggak," lanjutnya. 

Ia menilai aturan KPU itu malah bertentangan dengan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008. 

Mengacu Pasal 17, kata Roy, ada poin-poin yang dikecualikan (ditutup) antara lain soal pendidikan.

Namun, ijazah calon tetap harus ditampilkan.

"Ijazah harus ditampilkan, yang tidak ditampilkan misalnya KHS, Kartu Hasil Studi, kalau itu saya setuju. 

Pakar telematika itu pun menilai langkah KPU justru kontraproduktif. 

Ia bahkan menyindir keputusan tersebut dengan istilah 'Katrok'. 

"Ngapain KPU membuat aturan yang nanti toh pasti akan dibuka. Kalau ini digugat melalui Komisi Informasi Pusat (KIP) pasti nanti akan digugurkan dan KPU nanti malah malu lagi nanti," pungkasnya. 

Keluarkan keputusan baru

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengeluarkan keputusan terbaru Nomor 731 Tahun 2025 yang berkaitan dengan publikasi dokumen untuk calon presiden dan wakil presiden.

Ketentuan ini dikeluarkan pada 21 Agustus 2025 yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Afifuddin.

Dalam keputusan itu dijelaskan, ada 16 dokumen yang akan tetap menjadi rahasia antara KPU dan capres-cawapres yang mendaftar, salah satunya adalah ijazah.

Namun, KPU memberikan pengecualian, yakni dokumen bisa dibuka jika yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis.

Berikut aturannya, sebagaimana dikutip Kompas.com dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU, Senin (15/9/2025): 

Informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dikecualikan selama jangka waktu lima tahun, kecuali:

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis, dan/atau;

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

Lantas, apa saja dokumen yang akan dirahasiakan KPU selama lima tahun periode pemilu tersebut?

16 dokumen yang tak bisa dipublikasikan

Dalam putusan ini disebutkan 16 dokumen yang tidak boleh dipublikasikan kecuali atas izin pemiliknya, mulai dari ijazah, riwayat hidup, hingga akta kelahiran.

Berikut adalah 16 dokumen tersebut:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik dan foto akta kelahiran Warga Negara Indonesia.

2. Surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Surat keterangan kesehatan dari rumah sakit pemerintah yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum.

4. Surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

5. Surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri.

6. Surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

7. Fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir.

8. Daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon.

9. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

10. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

12. Bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah.

13. Surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/PKI dari kepolisian.

14. Surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan.

15. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

16. Surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.

Landasan hukum keputusan KPU

Ketua KPU Afifuddin menegaskan, dasar keputusan ini dilandaskan pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Dalam beleid tersebut, diatur informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum.

"(Juga) Didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya," katanya dalam pesan singkat, Senin (15/9/2025).

Dalam menetapkan informasi yang dikecualikan dalam Keputusan KPU 731/2025, Afifuddin mengatakan, KPU telah melakukan uji konsekuensi sebagaimana yang dimuat dalam lampiran keputusan tersebut.

"Sebagaimana juga yang diperintahkan dalam Pasal 19 UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik," katanya.

Bantah lindungi Jokowi dan Gibran Keputusan KPU ini menyulut kontroversi, lantaran Presiden Ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) kini masih bersinggungan dengan isu ijazah palsu.

Begitu juga dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi.

Gibran kini sedang digugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal ijazahnya yang dinilai tidak memenuhi syarat karena terbitan sekolah luar negeri.

Namun Afifuddin membantah keputusan KPU ini sebagai bentuk perlindungan data kepada ayah dan anak tersebut.

"Tidak ada yang dilindungi, karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami. Jadi, ada informasi-informasi yang lembaga itu kemudian harus mengatur mana yang dikecualikan, mana yang tidak," tegas dia.

"Nah, berkaitan dengan data itu, ada data-data yang harus atas persetujuan yang bersangkutan dan juga keputusan pengadilan, dan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik," sambung Afif.

Sementara itu, saat ditanya apakah keputusan KPU ini dibuat untuk menanggapi isu ijazah palsu Jokowi, Afif tetap membantah.

Afif menyebutkan, aturan ini berlaku umum untuk capres-cawapres.

"Tidak ada, tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapa pun, karena siapa pun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah, kami kan mengatur dokumen data yang di kami, sementara itu kan ada hal yang harus atas persetujuan dan juga karena keputusan pengadilan," imbuh Afif.

Keputusan terkait merahasiakan ijazah ini juga diterbitkan sebelum tuntutan kepada Gibran dilayangkan. Keputusan KPU tersebut dibuat pada 21 Agustus 2025, sedangkan gugatan kepada Gibran dilayangkan pada 29 Agustus 2025.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dokumen Capres-Cawapres Dirahasiakan KPU: Ijazah hingga Akta Lahir".

Akses TribunJakarta.com di Google News atau WhatsApp Channel. Pastikan Tribunners sudah install aplikasi WhatsApp ya