Gaya Menkeu Purbaya Hadapi Menteri Bahlil Bicara 2 Isu: Penuh Data hingga Gak Malu Tinjau Ulang

TRIBUNJAKARTA.COM - Menteri Keuangan (Mnekeu), Purbaya Yudhi Sadewa berhadapan dengan Menteri Enerhi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat bicara dua isu, subsidi gas 3 kilogam dan kilang minyak Pertamina.

Dengan gaya khas blak-blakannya yang khas, Purbaya membeberkan data subsidi Liquid Petroleum Gas (LPG) atau elpiji sampai harga yang seharusnya diterima masyarakat.

Menteri lukusan Purdue University, Indiana, Amerika Serikat itu juga bicara soal subisidi bensin terkait Pertamina.

Menurutnya, Pertamina malas membangun kilang hingga negara harus impor untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) harian.

Bahlil pun menanggapi soal angka yang disebutkan Purbaya soal harga gas melon.

Ketua Umum Golkar itu juga menanggapi pernyataan Purbaya soal kilang karena Pertamina masih terkait dengan sektor ESDM yang dipimpinnya.

Purbaya Vs Bahlil soal Gas 3 Kg

Mengutip Tribunnews, pada Selasa (30/9/2025), Menkeu Purbaya melakukan rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI.

Purbaya dengan penuh data, memaparkan sejumlah komponen yang disubsidi pemerintah, termasuk soal BBM.

Untuk Pertalite, menurut Purbaya, masyarakat hanya membayar Rp10.000 per liter dari harga keekonomian Rp11.700 per liter.

"Sehingga APBN harus menanggung Rp1.700 per liter atau 15 persen melalui kompensasi," ujar Purbaya di DPR, Jakarta.

Untuk solar, masyarakat hanya membayar Rp6.800 per liter dari harga keekonomian sebesar Rp11.950 per liter. 

Sehingga APBN menanggung Rp5.150 per liter atau sekitar 43 persen.

Sementara LPG 3 KG, subsidi yang diberikan pemerintah sebesar Rp 30.000 per tabung atau 70 persen dari harga normal. 

Maka harga LPG 3 kg di pasaran menjadi hanya Rp 12.750 per tabung dari harga normal Rp 42.750 per tabung. 

"Sedangkan, untuk Elpiji 3 kg (Rp12.750 per tabung), subsidi mencapai 70 persen dari harga keekonomian (Rp42.750 per tabung)," kata Purbaya.

Purbaya menegaskan, subsidi dan kompensasi adalah bentuk keberpihakan fiskal pemerintah kepada masyarakat.

“Ini adalah bentuk keberpihakan fiskal yang akan terus dievaluasi agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan,” ungkapnya.

Menteri Bahlil menyebut Menkeu Purbaya salah baca data soal subsidi elpiji.

"Itu mungkin Menkeu-nya salah baca data itu. Biasalah, ya mungkin butuh penyesuaian," ujar Bahlil di Kantor BPH Migas, Jakarta, Kamis (2/10/2025). 

Meski begitu, menteri sekaligus Ketua Umum Partai Golkar itu, tidak menjelaskan berapa harga elpiji 3 kilogram tanpa disubsidi. 

Menurut Bahlil, Menkeu Purbaya belum diberi masukan oleh tim atau bawahannya di kementerian terkait.

"Jadi, saya kan sudah banyak ngomong tentang elpiji. Mungkin Menkeu-nya belum dikasih masukan oleh dirjennya dengan baik atau oleh timnya," tutur Bahlil. 

Sehari kemudian, Menkeu menegaskan, siap meninjau ulang soal harga asli gas LPG sebesar Rp 12.700 per tabung.

Hal tersebut, merespons ungkapan Bahlil yang menyebut ada salah baca data soal harga asli gas LPG.

Menurut Purbaya, perbedaan angka bisa terjadi karena perbedaan metode perhitungan. 

Meski demikian, ia menegaskan, secara substansi, tidak ada perbedaan yang signifikan.

"Saya sedang pelajari, kita pelajari lagi mungkin pak bahlil betul angkanya, akan kita lihat lagi seperti apa," tuturnya di Pendopo Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Jumat (3/10/2025).

"Yang jelas saya dapat angkanya dari hitungan staf saya nanti kita lihat dimana salah pengertian, tapi harusnya pada akhirnya nya angkanya sama, uangnya cuman itu-itu saja kan nanti kita jelasin seperti apa," lanjutnya.

Purbaya menyatakan, perbedaan interpretasi data bukan hal baru karena terkadang angka dari praktik maupun akuntansi bisa berbeda.

"Mungkin salah liat datanya beda, kan hitung-hitungan kadang-kadang kalau dari praktik dari akuntan kadang-kadang beda, tapi saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga kok uangnya segitu-segitu aja," jelas Menteri Keuangan yang menjabat sejak 8 September 2025 itu.

Purbaya dan Bahlil soal Kilang

Pada rapat dengan Komisi XI DPR RI, Menkeu Purbaya juga bicara soal konsumsi BBM di Indonesia dan subsidinya.

Mengutip Kompas.com, pada APBN 2025 pemerintah mengganggarkan subsidi dan kompensasi untuk tahun 2025 sebesar Rp 498,8 triliun dengan realisasi hingga Agustus mencapai Rp 218 triliun atau sekitar 43,7 persen dari pagu tersebut.

Perlu diketahui pula, realisasi subsidi dan kompensasi energi dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume barang bersubsidi.

Data per akhir Agustus 2025 juga menunjukkan adanya peningkatan konsumsi berbagai barang bersubsidi hingga Agustus 2025 dimana konsumsi BBM tumbuh sekitar 3,5 persen, LPG 3 kg tumbuh 3,6 persen, pelanggan listrik bersubsidi tumbuh 3,8 persen, dan pupuk mengalami peningkatan sebesar 12,1 persen.

Purbaya menganggap Pertamina, sebagai perushaan energi nasional malas membangun kilang hingga kebutuhan BBM Indonesia masih didapat dari import.

Padahal pembangunan kilang baru dibutuhkan untuk meningkatkan produksi BBM dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan impor BBM yang membebani kas negara.

 "Sudah berapa tahun kita mengalami hal tersebut (impor BBM)? Sudah puluhan tahun kan? Kita pernah bangun kilang baru enggak? Enggak pernah. Sejak kecil sampai sekarang enggak pernah bangun kilang baru," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Purbaya juga mengungkapkan janji Pertamina untuk membangun 7 kilang baru dalam 5 tahun pada 2018 silam, namun kini sudah 7 tahun berlalu pun tak kunjung direalisasikan satupun.

Padahal saat itu terdapat investor asal China yang menawarkan untuk membangun kilang baru, dengan tawaran Pertamina harus membeli produk mereka selama 30 tahun pertama lalu setelah itu kilang tersebut menjadi milik Pertamina sepenuhnya.

Namun tawaran itu ditolak oleh Pertamina karena sudah merencanakan pembangunan 7 kilang baru tersebut. 

"Jadi kilang itu bukan kita enggak bisa bikin atau kita enggak bisa bikin proyeknya, cuma Pertamina malas-malasan aja," ucapnya.

Oleh karenanya, Purbaya meminta DPR RI turut memantau rencana pembangunan kilang baru oleh Pertamina. Sebab, semakin lama pembangunan kilang baru ditunda, maka semakin banyak anggaran negara yang perlu dikeluarkan.  

"Jadi bapak tolong kontrol mereka juga. Jadi saya kontrol, dari bapak-bapak juga kontrol, karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura," tukasnya.

Menteri Bahlil yang ditanya awak media soal pernyataan Menkeu Purbaya itu angkat bicara.

Ia mengatakan, tugasnya hanya mengawasi proses pembangunan kilang yang sedang berjalan.

Seperti diketahui, saat ini ada sejumlah proyek terkait kilang Pertamina, di antaranya yang terdekat ditarget selesai adalah pengembangan dan peremajaan kilang yang sudah ada, Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur.

“Saya tidak mau mengomentari pernyataan orang lain, silakan ditanyakan kepada orang yang mengomentari,” ucap Bahlil di Kantor BPH Migas pada Kamis, (2/10/2025).

“Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi teman-teman kolaborasi dengan Pertamina untuk yang kilang-kilang lagi berjalan cepat selesai,” imbuhnya.

Berita Terkait

Baca juga: Ogah Ikut Bobby Cs Geruduk Menkeu Purbaya, Pramono Pilih Fokus Cari Solusi Pemangkasan Anggaran

Baca juga: Mahfud MD Dukung Penuh Menkeu Purbaya Hadapi Luhut soal Potong Anggaran MBG Jika Tak Terserap

Baca juga: Dedi Mulyadi Beda Taktik dengan Pramono Hadapi Potongan DBH Menkeu Purbaya, Birkorat Dibikin Puasa

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita