5 Fakta Heboh Dugaan WNA Israel Punya KTP Cianjur, Dedi Mulyadi Sampai Temui Bupati

Lima fakta heboh WNA Israel diduga memiliki KPT Cianjur. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan temui Bupati Cianjur.

Kompas.com/Tanggapan layar unggahan @inf_official00/KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY
KTP WARGA ISRAEL - Heboh KTP warga negara asing asal Israel berinsial AG yang diduga diterbitkan Disdukcapil Cianjur, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi turun tangan. 

TRIBUNJAKARTA.COM - Nama Aron Geller menjadi sorotan setelah disebut-sebut memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik Cianjur, Jawa Barat.

Ia disebut-sebut beralamat di Kampung Pasirhayam, Desa Sirnagalih, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat

Aron membuat heboh karena tercatat lahir di Tel Aviv, Israel dan berstatus  sebagai Warga Negara Israel.

Kepemilikan e-KTP oleh WNA Israel itu pun beredar luas di media sosial.

Satu diantaranya dibagikan oleh akun Instagram @inf_official00 pada Jumat (24/10/2025).

Pada KTP tersebut, tertulis status pria diduga asal Israel itu sudah menikah.

Ia juga tercatat memiliki pekerjaan wiraswasta dan juga WNI. Terlihat KTP tersebut ditandatangani dan dibuat tahun 2023.

Selain itu, KTP tersebut juga lengkap menampilkan foto seorang pria dengan kepala plontos diduga warga asing.

Dalam narasi yang beredar, disebutkan bahwa pria ber-KTP Cianjur itu WNA Israel karena hendak membeli tanah atas namanya sendiri di Cianjur.

Selain itu, dinarasikan pula pria bernama Aron Geller bersama istrinya sama-sama sudah memiliki paspor Indonesia.

TribunJakarta.com merangkum lima fakta mengenai heboh WNA Israel diduga punya KTP Cianjur:

1. Dedi Mulyadi Turun Tangan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, akan meminta dinas setempat untuk mengecek kebenaran temuan tersebut. 

"Nanti kami cek data ya, dari mana asalnya, kan saya tidak boleh dulu menyimpulkan sebelum saya mengetahui fakta-fakta yang asal-muasalnya," ujarnya saat ditemui usai peresmian Kantor DPD Partai Demokrat di Jalan Pacuan Kuda, Kota Bandung, Minggu (26/10/2025).

Ia mengakui, hingga saat ini belum mengetahui secara perinci temuan tersebut. Namun, mantan Bupati Purwakarta itu akan memastikan fakta di lapangan. 

"Saya kan baru dapat informasinya sekarang," tuturnya.

2. Respons Disdukcapil Cianjur

Kepala Disdukcapil Kabupaten Cianjur, Asep Kusmana Wijaya, mengemukakan bahwa KTP atas nama AG tidak pernah diterbitkan atau dicetak. 

Asep menyampaikan hal tersebut berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan KTP elektronik melalui sistem administrasi kependudukan terpusat atau SIAK.

"Setelah kami cek, dapat kami klarifikasi bahwa Disdukcapil Cianjur tidak pernah menerbitkan atau mencetak KTP atas nama yang bersangkutan," ujar Asep dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, KTP tersebut diduga palsu, terlebih belum melihat fisik dari kartu identitas kependudukan tersebut.

 "Kalau ada fisiknya kan bisa dicek chip-nya. Jadi, diduga itu KTP palsu karena tidak ada datanya pada sistem," ucapnya. "Kemarin juga sama Pak Bupati langsung dicek di sistem, dan tidak ada KTP atas nama AG tersebut," ujar Asep.

3. Dedi Mulyadi Temui Bupati Cianjur

Dedi Mulyadi langsung menemui Bupati Cianjur untuk menjelaskan klarifikasi dan fakta di balik foto KTP diduga milik WNA Israel tersebut.

Disampaikan Dedi Mulyadi, KTP pria diduga WNA Israel itu dipastikan palsu alias hasil rekayasa.

Hal ini dijelaskan Dedi Mulyadi dalam postingan akun media sosial, dikutip Tribunjabar.id, Senin (27/10/2025).

Dalam postingan tersebut, Dedi Mulyadi pamer sedang bersama Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian
JELASKAN KTP VIRAL - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dan Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menjelaskan terkait adanya KTP diduga milik WNA Israel yang terbit di Cianjur.

"Ini saya bersama Bupati Cianjur," ujar Dedi Mulyadi.

Kemudian Dedi Mulyadi menyinggung pertanyaan wartawan soal foto KTP diduga WNA Israel yang beredar viral di media sosial.

"Tadi saya ditanya wartawan mengenai adanya warga negara Israel yang ber-KTP Cianjur, ini bagaimana penjelasannya ?" tanya Dedi Mulyadi.

4. Klarifikasi Bupati Cianjur

Bupati Cianjur Mohammad Wahyu memberikan klarifikasi dan fakta soal KTP yang viral tersebut.

Mohammad Wahyu mengaku  pihaknya sudah melakukan pengecekan atas KTP tersebut ke dinas terkait.

Ternyata di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Cianjur pihaknya tidak menemukan data tersebut pada sistem.

"Jadi kami sudah cross check baik sistem dan itu terkoneksi dengan sistem di nasional baik menggunakan nama maupun NIK," ujar Wahyu.

"Dan itu tidak ditemukan hasilnya, jadi KTP tersebut palsu, jadi membuat sendiri," sambung Bupati Cianjur tersebut.

 Bupati Cianjur itu memastikan bahwa pihaknya tidak mengeluarkan KTP WNA yang viral tersebut.

"Disdukcapil di Kabupaten Cianjur dan Disdukcapil manapun tidak ada yang mengeluarkan KTP tersebut," tegas Wahyu.

Kemudian Dedi Mulyadi menambahkan bahwa Disdukcapil sudah terintegrasi, sehingga datanya tidak akan ada perbedaan dengan data penduduk di pusat.

"Disdukcapil kan terintegrasi, tidak mungkin satu dengan yang lainnya berbeda, ini penjelasannya, mohon dipahami," ungkap Dedi Mulyadi.

5.  Disdukcapil Anggap KTP Palsu

Kepala Disdukcapil Cianjur, Asep Kusuma Wijaya menegaskan bahwa KTP yang viral itu tidak terdata dalam sistem administrasi kependudukan atau SIAK.

"Kami sudah cek datanya, tidak ada. Berarti KTP itu kami anggap palsu. Kalau ada fisiknya, kami juga bisa cek chip-nya," ujar Asep, dikutip dari Kompas.com, Senin (27/10/2025).

Asep juga menginstruksikan jajarannya untuk lebih teliti dan selektif saat memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

"Kami tekankan kawan-kawan di Adminduk untuk senantiasa prosedural dan hanya memproses yang persyaratannya lengkap dan tertib," kata dia.

Selain itu, Asep juga meminta anggotanya untuk senantiasa melaporkan apabila menemukan identitas kependudukan yang janggal atau mencurigakan.

"Sampaikan dulu ke pimpinan untuk bersama-sama kami periksa. Klarifikasi dan pengecekan persyaratan dokumen harus senantiasa dikedepankan," ucapnya.

Asep juga berharap masyarakat bisa senantiasa mengurus administrasi kependudukan secara langsung, tidak diwakilkan apalagi memakai jasa pihak lain.

"Perekaman bisa dilakukan di semua kecamatan, dan pencetakannya ada di sepuluh titik, delapan di kecamatan, satu di pusat perbelanjaan, dan satu loket lagi di kantor," kata dia. 

"Mohon prosesnya dilakukan sendiri, jangan menyuruh orang lain (calo)," ujar Asep.

Berita Terkait

Baca berita TribunJakarta.com lainnya di Google News atau langsung di halaman Indeks Berita

Sumber: Tribun Jabar
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved