Ungkit Bung Karno, Anies Baswedan Ingatkan Negara Wajib Lindungi Semua Golongan

TRIBUNJAKARTA.COM - Anies Baswedan menjadi pembicara dalam diskusi publik edisi III yang digelar Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya, Sabtu (22/11/2025).

Acara ini merupakan rangkaian pra-Konferda V DPD PA GMNI Jakarta Raya yang akan digelar pada 13 Desember 2025 di Balai Agung dan rencananya dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.

Dalam diskusi bertema “Komitmen Negara Hadir atas Layanan Jaminan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan”, Anies menekankan pentingnya negara memastikan keadilan bagi semua warga, sebagaimana amanat para pendiri bangsa. 

Bukan untuk Satu Golongan

Ia menceritakan pengalamannya memimpin Jakarta dengan melihat langsung ekstremnya ketimpangan, mulai dari kondisi lingkungan hidup hingga perbedaan kesejahteraan antarwilayah.

"Bung Karno menyebut negara ini dibangun untuk semua golongan. Bukan untuk minoritas saja, bukan untuk mayoritas saja, tapi untuk seluruh anak bangsa,” ujar Anies.

Anies mengatakan, ketimpangan ekonomi terjadi karena distribusi hasil pembangunan tidak berjalan adil. 

Pelaku usaha besar yang hanya 2–3 persen justru menguasai sekitar 80 persen perekonomian Jakarta. 

Sedangkan mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan berkembang karena terbatasnya akses pasar.

Kemandirian Ekonomi

Anies menjelaskan kebijakan yang pernah ia jalankan, seperti perluasan perizinan NIUK/NIB bagi pelaku usaha kecil hingga mencapai hampir 400 ribu usaha. 

Menurutnya, langkah ini memungkinkan pelaku mikro masuk ke pasar digital dan mendapatkan peluang pendapatan yang lebih merata.

“Tugas negara adalah membuat yang kecil tumbuh besar, tanpa mengecilkan yang besar. 

Dengan begitu tercipta kemandirian ekonomi yang memungkinkan warga mengurus pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya sendiri,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa meski Jakarta telah menjadi kota global, ketimpangan ekstrem masih terjadi.

“Republik ini didirikan untuk semua, bukan untuk membiarkan sebagian masyarakat tertinggal terus-menerus,” tegasnya.

Amanat Konstitusi

Sementara itu, Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo, menegaskan bahwa jaminan sosial adalah amanat konstitusi dan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan nasional.