Pemerintah Disebut Perlu Memperkuat Pengawasan Terhadap Aliran Dana Asing

Tayang: Rabu, 22 April 2026 23:48 WIB

Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya

Pemerintah Disebut Perlu Memperkuat Pengawasan Terhadap Aliran Dana Asing

TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

ALIRAN DANA ASING - Ilustrasi mata uang asing. Pemerintah bersama aparat penegakan hukum dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap aliran dana asing.

Baca Selanjutnya:

Pria di Makassar Digeruduk Massa, Diduga Aniaya Driver Ojol Wanita Perkara Uang Rp5 Ribu

TRIBUNJAKARTA.COM - Pemerintah bersama aparat penegakan hukum dinilai perlu memperkuat pengawasan terhadap aliran dana asing.

Hal itu termasuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap penggunaannya.

Demikian dikatakan Presiden Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA), Alwan Naufal Bariq, Rabu (22/4/2026).

Alwan juga menekankan peran mahasiswa sebagai agen kontrol sosial yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepentingan rakyat dan keutuhan bangsa.

“Mahasiswa harus tetap berpihak kepada rakyat dan tidak boleh lengah terhadap berbagai bentuk ancaman, termasuk potensi intervensi asing,” kata Alwan dalam diskusi publik bertajuk "Dana Asing Masuk, Wewenang Aparat Seberapa Kuat? di UIN Sunan Ampel Surabaya, Rabu (22/4/2026).

Alwan Naufal Bariq, mengingatkan potensi bahaya masuknya dana asing ke organisasi atau lembaga di Indonesia yang dinilai dapat mengancam ideologi negara dan persatuan bangsa.

Menurut Alwan, aliran dana dari luar negeri tidak bisa dipandang sebagai hal yang biasa, terutama jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat dan transparan.

“Masuknya dana asing ke dalam organisasi atau lembaga di Indonesia tidak bisa dianggap remeh. Jika tidak diawasi dengan ketat, ada potensi besar terjadinya intervensi asing terhadap urusan dalam negeri,” kata Alwan dalam keterangan tertulis.

Sebagai mahasiswa hukum, ia menilai ada potensi penyalahgunaan dana asing yang tidak hanya terbatas pada kegiatan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk kepentingan lain yang berisiko terhadap stabilitas nasional.

“Kami khawatir dana tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan sosial, tetapi juga berpotensi dimanfaatkan untuk membiayai gerakan yang merusak ideologi Pancasila, memecah belah persatuan, atau bahkan menggiring opini publik sesuai kepentingan asing,” kata dia.