Harga BBM Naik, GMNI Ungkap 3 Risiko Utama yang Perlu Diantisipasi Pemerintah

TRIBUNJAKARTA.COM - Kebijakan penyesuaian harga BBM non subsidi yang berlaku mulai hari ini dikritisi DPP GMNI, Rabu (10/6/2026). 

Ketua DPP GMNI, Sujahri Somar menilai pemerintah perlu menjelaskan secara terbuka dasar pengambilan keputusan tersebut, sekaligus memastikan dampaknya terhadap masyarakat dapat diminimalisasi.

Sujahri menegaskan bahwa meskipun yang mengalami kenaikan adalah BBM nonsubsidi, dampaknya tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan konsumen kelas menengah.

"Kita harus jujur melihat kenyataan di lapangan. Pertamax tidak hanya digunakan kendaraan pribadi, tetapi juga dipakai oleh pelaku UMKM, transportasi daring, nelayan, hingga pelaku usaha jasa yang berupaya menjaga kualitas mesin kendaraan mereka. Kenaikan harga BBM nonsubsidi pada akhirnya akan merambat menjadi kenaikan biaya distribusi dan biaya produksi," kata Sujahri dalam keterangan tertulis, Rabu (10/6/2026). 

Sujahri menyebut pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kenaikan biaya energi hampir selalu menciptakan efek berantai terhadap harga barang dan jasa. 

Oleh karena itu, pemerintah tidak cukup hanya menyampaikan bahwa BBM subsidi tidak mengalami perubahan harga.

GMNI juga menilai kenaikan yang terjadi kali ini cukup signifikan. 

Harga Pertamax melonjak hampir Rp4.000 per liter dibanding harga sebelumnya, atau meningkat lebih dari 30 persen dalam satu kali penyesuaian.

Antisipasi Tiga Risiko Utama

Dalam pandangan Sujahri, pemerintah perlu mengantisipasi tiga risiko utama.

Pertama, meningkatnya biaya logistik yang pada akhirnya dapat mendorong inflasi, terutama pada komoditas kebutuhan pokok.

Kedua, tergerusnya daya beli kelompok menengah dan pelaku usaha kecil yang saat ini masih berupaya memulihkan kondisi ekonomi pascaperlambatan ekonomi global.

Ketiga, meningkatnya disparitas biaya hidup di daerah kepulauan, kawasan terluar, dan wilayah yang sangat bergantung pada transportasi laut maupun darat untuk distribusi barang.

"Bagi masyarakat di daerah kepulauan seperti Talaud, Maluku, Nusa Tenggara, atau wilayah perbatasan lainnya, kenaikan biaya energi memiliki dampak yang lebih besar dibanding masyarakat di kota-kota besar. Setiap kenaikan biaya transportasi berpotensi langsung memengaruhi harga kebutuhan sehari-hari, " katanya. 

Meski demikian, GMNI tidak menolak kebutuhan pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal maupun menyesuaikan harga dengan dinamika pasar energi global. 

Namun, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan langkah mitigasi yang jelas.