Penerima LPDP, Siapa Ingin Mati di Indonesia?

Oleh: Milki Amirus Sholeh
Peneliti Politika Research Consulting (PRC)

Baru kali ini dua dikotomi peristiwa (tragedi dan komedi) bercampur dalam satu belanga. Seorang awardee LPDP bercerita tentang capaian anaknya diangkat sebagai Warga Negara Asing (WNA), sambil lalu menimpali status WNI yang memuakkan baginya. Publik merespons dengan pendapat berbeda. Namun ada status yang darurat, yang mungkin sebagian orang masih simpan dalam gumam: masihkan mati sebagai WNI adalah puncak nasionalisme?

Nasionalisme memang satu dahan dengan pengorbanan. Tanpa pengorbanan mustahil nasionalisme itu ada. Menanggapi peristiwa di atas, bisakah kita mendefinisikan nasionalisme yang lebih patriotik sebagaimana negara meminta kesediaan rakyatnya menjadi kesatuan bangsa dalam negara.

Terlepas tindakan awardee LPDP di atas kurang baik dalam menempatkan diri dari tanggung jawabnya, kita perlu serius menata frasa nasionalisme jarak jauh sebagaimana juga dicontohkan kalangan diaspora, mereka-mereka yang setiap waktu beraktualisasi sebagai warga negara Indonesia namun mengatribusikan keterampilannya bagi negara yang mereka tinggali. Atau jangan-jangan nasionalisme itu harus berdempet ria dengan biduk tanah dan air tercinta yang mahal harga serta tinggi pajaknya.

Kesadaran Baru

Ada kesadaran bahwa kekuatan ekonomi, politik, sosial, budaya, dan militer di dunia sekarang ini tidak lagi bisa berdiri sendiri, namun bergerak seperti jaring yang saling mengikat dan membutuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara tidak bisa dibangun hanya dari dalam negara itu sendiri, tapi juga harus dibangun dari luar negeri. 

Peta kekuatan diaspora yang diulas Garry Peterson dalam The Economist edisi November 2011 menunjukkan betapa krusialnya sinergi antara sumber daya manusia di dalam dan luar negeri, sebuah strategi yang telah dijalankan dengan sangat apik oleh Tiongkok dan India. Tiongkok, misalnya, berhasil mengonstruksi semangat nasionalisme baru melalui kebijakan pintu terbuka yang puncaknya terjadi pada era reformasi ekonomi Deng Xiaoping di awal 1980-an. 

Saat itu, pemerintah tidak hanya mengizinkan generasi muda untuk menimba ilmu di mancanegara, tetapi juga secara aktif mengundang generasi lama yang telah mapan di luar negeri untuk kembali dan menanamkan investasi di tanah air. Fenomena ini oleh Naisbitt digambarkan sebagai pergeseran jaringan kerja yang bersifat timbal balik, di mana arus pengetahuan dan modal mengalir deras dari luar ke dalam negeri, hingga akhirnya mengukuhkan posisi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia yang luar biasa.

Langkah strategis tersebut kemudian diadopsi oleh India dengan pendekatan yang tak kalah sistematis melalui konsolidasi kekuatan sumber daya manusianya. Banyak diaspora India mengawali karier mereka dari level bawah di berbagai perusahaan global, namun seiring berjalannya waktu, mereka berhasil membangun jaringan profesional dan kekuatan ekonomi yang solid. 

Keberhasilan di perantauan tersebut kemudian mereka duplikasi dan multiplikasi di tanah kelahiran sendiri. Salah satu bukti nyatanya adalah pesatnya perkembangan IT Industrial Park di Bangalore, yang tumbuh subur berkat pemanfaatan jaringan SDM sesama orang India berstandar global. Melalui pola pembangunan berbasis kekuatan diaspora inilah, India kini bertransformasi menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia yang sangat diperhitungkan.

Pulang Kemana?

Keresahan Awardee LPDP soal masa depan Indonesia itu bukan tunggal, bahkan bertungkus humus dengan nasib anak muda yang tak kunjung dapat jalur menuju 19 juta lapangan pekerjaan. Membawa perasaan hidup di negara maju serba dijamin dan apa-apa pemerintahnya tahu kebutuhan masyarakatnya akan menjadi aneh mempertimbangkan pulang ke Indonesia setelah studi. 

Alasan lapangan pekerjaan memang satu satunya pegangan para awardee LPDP mempertimbangkan hidup nasionalismenya. Berkaca sebelumnya, banyak penerima beasiswa pada era Habibie, di akhir 1980-an, baik melalui BPPT, Batan, maupun IPTN, yang justru tidak mendapat tempat bekerja di Tanah Air ketika pulang. Negara tidak siap menampung mereka. Kebanyakan ilmu atau pengetahuan mereka jauh di atas yang bisa diaplikasikan di sini. Akhirnya mereka meniti karier di banyak tempat di luar negeri.

Padahal cara pandang dan jarak pandang tentang Indonesia saat ini tidak seberat pengalaman tahun 1921, di saat Bung Hatta dan pahlawan-pahlawan lain yang sudah hidup di kota besar eropa, tapi berani balik ke tanah air dengan mimpi yang bahkan dirinya sendiri tidak yakin bisa membalikkan takdir bangsanya.

Bukankah Bung Hatta bisa saja memilih menetap di Amsterdam dan menutup hidupnya sebagai wajah baru masyarakat pribumi yang naik kelas, atau BJ Habibie akan memilih jadi sokoguru dirgantara di Munchen daripada membangun pesawat pertama Indonesia, N250 Gatotkaca. 

Tingkat kesejahteraan yang tidak kunjung membaik di negeri ini sejatinya merupakan cerminan dari rendahnya profesionalisme di lingkaran birokrasi, yang pada akhirnya terus memberikan beban kognitif bagi masyarakat. Pemerintah tidak boleh bersikap naif dalam menghadapi realitas bahwa ketersediaan lapangan kerja dan wadah profesi yang memadai bagi sumber daya manusia unggul masih sangat langka. 

Jika kita berkaca pada sejarah, Tiongkok dan Korea Selatan pada dekade 1980-an juga pernah melakukan pengiriman besar-besaran talenta terbaik mereka untuk belajar ke Eropa dan Amerika Serikat. Pada masa itu, wajar jika banyak dari mereka enggan untuk kembali, mengingat kondisi tanah air mereka yang belum semenarik dan semaju negara-negara Barat tempat mereka menimba ilmu.