Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menanggapi rencana Gubernur Pramoo yang memulai proyek Giant Sea Wall pada September 2026.
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, menegaskan pengelolaan sampah masih menjadi persoalan serius
PSI mengatakan masyarakat masih menunggu hasil dari pendekatan “humanis” yang disampaikan Gubernur Pramono Anung menangani tawuran
Politikus PSI menyoroti maraknya isu child grooming dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi E DPRD DKI Jakarta, Selasa (21/1/2025).
APRINDO meminta kepastian hukum kepada pemerintah dan DPRD DKI Jakarta usai digelarnya Rapat Paripurna KTR.
Keterbatasan layanan pemeriksaan USG bagi ibu hamil peserta BPJS Kesehatan menjadi sorotan Anggota DPRD DKI Jakarta, Fatimah Tania Nadira Alatas.
Wibi Andrino, mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempercepat pelaksanaan Program Normalisasi Kali di seluruh wilayah Ibu Kota.
Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, M. Subki, menyatakan dukungannya terhadap edaran pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah
Transparansi informasi publik menjadi salah satu fokus DPRD DKI Jakarta dalam mengawal realisasi hasil reses pada tahun anggaran 2025.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan kembali
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Yudha Permana prihatin fasilitas penyimpanan obat dan vaksin milik Pemkot Jakbar kurang baik.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ramly HI Muhamad menilai, banyak aspirasi reses dari legislator yang hanya tertampung dan tidak terealisasi.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menyoroti masih terbatasnya fasilitas layanan operasi jantung besar di RSUD di Jakarta.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, mendukung rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperluas layanan TransJabodetabek.
Komisi B DPRD DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi dan monitoring hasil reses tahun 2025 sekaligus membahas rencana pelaksanaan reses berikutnya
Komisi E DPRD DKI Jakarta menggelar rapat kerja monev hasil reses terhadap pelaksanaan APBD 2025 serta rencana realisasi APBD 2026.
Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan dukungan terhadap Raperda P4GN.
Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mendukung Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P4GN.
Fraksi PKS DPRD DKI meminta Pemprov menerapkan sanksi tegas untuk tempat hiburan malam yang terbukti jadi peredaran narkotika.
Langkah Pemprov DKI Jakarta melakukan modifikasi cuaca dinilai sudah tepat di tengah kondisi cuaca ekstrem yang melanda Ibu Kota.