8 Hal Gaji BPIP yang Besar: Disindir Hamburkan Uang Rakyat, Menkeu: Jangan Samakan dengan Malaysia

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR- Polemik terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP) semakin menghangat.

Perpres tersebut disoroti, utamanya dari kalangan politikus, karena gaji untuk BPIP yang dinilai terlalu besar. Saking besarnya, oleh sejumlah pihak, BPIP mendapatkan 'upah' yang lebih besar dibandingkan Presiden.

Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari situs setneg.go.id, Senin (28/5/2018), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.

Baca: Terlahir Tanpa Hidung, Bayi Finch Selalu Tersenyum, Simak Foto-fotonya

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya.

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000. Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas.

1. Apa sih sebenarnya BPIP itu?

BPIP adalah badan baru yang didirikan di era Jokowi lewat Perpres Nomor 7 Tahun 2018.

Salah satu tugasnya sebagaimana dikutip dari Perpres itu, yakni membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila.
Awalnya, pada Mei 2017 lalu, Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Namun, pada Februari 2018, Jokowi meningkat statusnya menjadi Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).

Anggota BPIP adalah Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Maruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenyaa.

2. Anggota Tidak Pernah Minta Gaji

Mahfud MD, yang pernah memimpin Mahkamah Konsitutsi, turut menyampaikan pendapatnya mengenai besaran gaji tersebut.

Dalam akun resminya, Mahfud mengatakan pada Minggu (27/5/2018), jika selama menjabat sebagai pengarah di BPIP, pihaknya tak pernah menanyakan gaji, dan bahkan tak menerima gaji.

Ia menyatakan jika semua orang yang ada di sana bahkan tak pernah menyinggung persoalan tersebut.

Baginya, pejuang pancasila tak akan rakus, apalagi sampai melahap uang yang tak wajar.

"Sy sendiri blm tahu persis ttg itu. Kami sendiri di BPIP, sdh setahun bekerja, tdk pernah membicarakan gaji," kata Mahfud dalam twitternya.