8 Hal Gaji BPIP yang Besar: Disindir Hamburkan Uang Rakyat, Menkeu: Jangan Samakan dengan Malaysia
“Dewan Pengarah, sesuai dengan namanya, seharusnya lebih berupa anggota kehormatan, atau orang-orang yang dipinjam wibawanya saja," ujar Fadli
Penulis: Erik Sinaga | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
@BasirWahyu: jika rakyat tidak ikhlas, uang itu akan jadi uang haram, mereka mau makan uang haram di usia tuanya??
Ratna Sarumpaet pun memberikan komentar dengan menyebut nama Mahfud MD.
@RatnaSpaet: Aku Pancasila.
Aku hambur2kan uang rakyat gak perduli mereka menderita @mohmahfudmd Itu kali maksudnya.
5. Aneh Jika BPIP Tidak Menolak
Menanggapi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 mengenai besaran gaji yang diterima para pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi gaji yang diterima Dewan Pengarah lembaga tersebut.
Ia menjelaskan bahwa jabatan tersebut hanya merupakan anggota kehormatan saja. Keberadaan Dewan Pengarah dianggap sebagai 'peminjaman' wibawa saja bagi suatu lembaga.
“Dewan Pengarah, sesuai dengan namanya, seharusnya lebih berupa anggota kehormatan, atau orang-orang yang dipinjam wibawanya saja," ujar Fadli, dalam keterangan tertulisnya, Senin (28/5/2018).
Baca: Bantah Kemendagri, KPK Sebut KTP Elektronik yang Tercecer di Bogor Bukan Barang Bukti Kasus e-KTP
Fadli menilai seharusnya keberadaan Dewan Pengarah tidak memiliki fungsi yang berarti terkait jalannya suatu kelembagaan.
"Jadi, mereka seharusnya tak punya fungsi eksekutif sama sekali," jelas Fadli.
Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu pun menganggap aneh saat mengetahui bahwa ternyata hak penghasilan yang diatur dalam Perpres tersebut menyatakan bahwa besaran gaji Dewan Pengarah BPIP jauh lebih besar dibandingkan Kepala BPIP.
Hal itu karena yang menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam lembaga tersebut adalah Kepala BPIP dan pejabat dibawahnya. "Aneh sekali jika mereka kemudian digaji lebih besar daripada pejabat eksekutif BPIP," kata Fadli.
Lebih lanjut Fadli menyindir 'aneh' jika jajaran pejabat Dewan Pengarah tidak melakukan penolakan terhadap struktur gaji yang juga ternyata melebihi gaji Presiden dan Wakil Presiden RI.
"Lebih aneh lagi jika mereka semua tidak memberikan penolakan atas struktur gaji yang aneh ini," tegas Fadli.
Lebih lanjut, Fadli menilai Perpres tersebut menunjukkan pemborosan yang dilakukan oleh pihak Istana.
