Peringati Hari Tani, Fadli Zon Tuding Pemerintah Tak Transparan Soal Impor Beras

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon memperingati Hari Tani pada 24 September 2018.

Melalui cuitannya di akun Twitter @fadlizon, Selasa (25/9/2018), Fadli Zon menyebut tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton merupakan tindakan tak transparan dari pemerintah.

Menurut Fadli Zon, tambahan 1 juta ton itu baru diketahui masyarakat beberapa waktu ini. Padahal izin tersebut sudah diteken pemerintah sejak tiga bulan lalu.

"Melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) pemerintah telah mengeluarkan penugasan kepada Bulog untuk melakukan tambahan impor beras sebanyak 1 juta ton. Dengan begitu, hingga Agustus 2018 total izin impor beras telah mencapai 2 juta ton," tulis Fadli Zon.

"Saya menyebut pemerintah telah bertindak tidak transparan dalam masalah impor beras, mengingat tambahan izin 1 juta ton itu baru diketahui masyarakat belakangan," lanjutnya.

"Padahal, izin tersebut telah diteken pemerintah sejak tiga bulan lalu," sambungnya lagi.

HKTI, wadah 14 organisasi tani di bawah naungannya, menolak kebijakan tersebut.

"Itu sebabnya, HKTI menolak kebijakan impor beras," jelasnya.

Ia bersama HKTI memandang impor beras akan menyebabkan harga gabah di tingkat petani akan anjlok dan menyebabkan kehidupan petani makin terpuruk.

Ia juga menyebut kebijakan impor beras tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap petani.

• Pria Peniru Suara Jokowi Dikabarkan Bakal Dipolisikan, Fadli Zon: Demokrasi Kita Terancam

• Haringga Dikeroyok 30 Orang, Pengakuan Pelaku Hingga Fadli Zon Minta Fans Tak Tertib Disanksi Keras

• Moeldoko Minta Impor Beras Tidak Diributkan, Fadli Zon Tanggapi Pinjam Kata Keras dari Buwas

"Dalam pandangan kami di @hkti, impor beras akan menyebabkan harga gabah di tingkat petani anjlok. Ujungnya, kehidupan petani bakal kian terpuruk," jelasnya.

"Jadi, kebijakan impor beras hingga dua juta ton ini merupakan bentuk pengkhianatan thdp petani. Itu sebabnya HKTI menolak kebijakan tersebut," lanjut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Fadli Zon menyarankan, untuk memenuhi stok pangan nasional pemerintah harus memaksimalkan penyerapan gabah atau beras milik petani, bukan impor beras.

Jika nantinya harga gabah dan beras petani lebih mahal, menurutnya itu tak masalah sebab yang akan diutungkan adalah petani negeri.

"Untuk memenuhi stok pangan nasional Pemerintah seharusnya melakukan maksimalisasi penyerapan gabah atau beras milik petani. Gabah dan beras petani harus diprioritaskan untuk diserap pemerintah, bukannya malah impor beras," papar Fadli Zon.

"Kalau pun harga gabah dan beras petani lebih mahal dari beras import harus tetap diserap, toh yg untung petani kita sendiri," tambahnya.

Fadli Zon meyakini dengan begitu daya beli petani juga akan naik.

"Jika gudang Bulog diisi oleh gabah dan beras petani, pendapatan petani akan meningkat. Daya beli mereka jg akan naik. Sayangnya, alih-alih menolong petani bangsa sendiri, pilihan kbjkn pemerintah selalu sj impor, yg scra tdk langsung lebih suka menolong petani dri negara lain," jelasnya.

Di samping itu ia juga menyarankan kebijakan impor beras tidak dijadikan solusi permanen dari pemerintah.

HKTI juga, lanjutnya, meminta pemerintah untuk mendorong peningkatan produktivitas petani Indonesia agar bisa memutus rantai impor beras tersebut.

"Kebijakan impor beras jangan dijadikan solusi permanen. Itu sebabnya HKTI juga meminta kpd Pemerintah untuk mendorong peningkatan produktivitas petani kita, agar dlm jangka panjang kita bisa memutus ritus impor beras tersebut," terangnya.

Iapun menyebut peringatan Hari Tani kali ini dalam kondisi memprihatinkan.

"Kepada para petani Indonesia, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Tani. Petani makmur, petani sejahtera, Indonesia daulat pangan. Terus terang, tahun ini kita memperingati Hari Tani dengan penuh keprihatinan. Semoga kondisi pertanian kita bisa lebih baik," tandasnya.

• Polemik Impor Beras Antara Mendag dan Bulog, Buwas Kian Tegas Disukai Mahfud MD

• Impor Beras Akan Tetap Dilakukan, Buwas Ngotot Menolak, Fadli Zon: Bukti #Rezimamburadul

• Tanggapi Cekcok Bulog vs Kemendag Soal Impor Beras, Fahri Hamzah: Jangan Main-main Soal Perut Rakyat

Sebelumnya diberitakan, polemik Kepala Bulog Budi Waseso (Buwas) dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita diawali sikap tegas Buwas yang menolak kebijakan dilakukannya kembali impor beras.

Buwas menyampaikan stok ketersedian beras di Bulog telah mencapai 2,4 juta ton.

Banyaknya stok beras tersebut membuat gudang-gudang Bulog penuh.

Namun, Enggartiasto Lukita merespons sikap penolakan impor beras dan keluhan gudang beras itu dengan menyatakan, "Itu kan sudah diputuskan di rakor Menko jadi urusan Bulog. Jadi nggak tahu saya, bukan urusan kita."

Buwas menceritakan, saat ini gudang-gudang milik Bulog sudah penuh dengan stok mencapai 2,4 juta ton dan tidak mampu menampung beras yang akan datang, baik impor maupun produk petani dalam negeri.

Belum lagi, hingga Agustus 2018 nanti Bulog juga akan kedatangan 1,4 juta ton beras impor hasil kebijakan sebelum dirinya menjabat sebagai Dirut Bulog.

Akibatnya, saat ini Bulog sampai menyewa gudang milik TNI Angkatan Udara seperti di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta dan gudang TNI/Polri di daerah dengan biaya yang tidak murah.

Dengan jumlah stok saat ini mencapai 2,4 juta ton ditambah kedatangan sebanyak 400 ribu ton pada Oktober 2018 sisa impor tahu lalu, maka Bulog akan memiliki cadangan beras sebanyak 2,7 juta ton.

Namun, jika dikurangi dengan penyerapan setiap harinya, maka stok pada akhir tahun 2018 bisa mencapai hampir 3 juta ton.

Menurutnya, dengan demikian pemerintah tidak perlu lagi melakukan impor beras hingga Juni 2019. Buwas tetap pada sikapnya agar tidak ada lagi dilakukan impor beras.

"Yang kami lakukan ya tinggal menjaga ini (stok beras). Masa harus bertahan pada impor?," ucapnya.

Enggar Sebut Gudang Bulog Dikomersialisasi

Mendag Enggartiasto menanggapi dingin saat diminta tanggapannya atas kekesalan dan umpatan 'Matamu" dari Buwas kepadanya.

Enggar pun tetap pada sikapnya bahwa msalah penuhnya gudang-gudang milik Bulog atas banyaknya stok beras impor merupakan urusan Bulog sendiri.

"Gudang itu dari Bulog itu 4 juta ton kemudian sebagian itu dari gudang itu di komersialkan bagaimana kebutuhannya, pengendaliannya, itu urusan koorporasi ada bagiannya," kata Enggar saat melakukan kunjungan ke gudang Gakoptindo di Jakarta Barat.

Saat ditekankan kembali mengenai biaya sewa yang harus ditanggung Bulog untuk menambah sewa, Enggar pun menyebut itu menjadi urusan Bulog.

"Itu urusan koorporasi. Itu urusan koorporasi," ungkap Enggar berulang.

Enggar menjelaskan, pemerintah telah mengeluarkan tiga kali izin impor beras kepada Bulog dengan total 2 juta ton hingga akhir tahun.

Ia mengatakan, pemerintah tak asal menetapkan kuota impor 2 juta ton.

Menurutya, dalam penentuan kuota impor tersebut, ia mengaku sudah melakukan perhitungan terhadap kapasitas gudang Bulog, di antaranya mengacu dari informasi yang diberikan oleh Dirut Bulog pendahulu Buwas.

Dan dari informasi itu diketahui seluruh gudang Bulog mampu menampung 4 juta ton beras.

"Gudang dari Bulog itu 4 juta," ujarnya.

Dengan informasi tersebut, ia percaya diri gudang Bulog mampu menampung beras yang akan diimpor.

Sebab, saat ini jumlah beras beras yang ada di gudang Bulog baru mencapai 2,4 juta ton.

Kalau pun ditambah dengan 400 ribu ton beras impor yang sudah kontrak dan 200 ribu ton beras dari impor baru, gudang-gudang milik Bulog masih bisa menampungnya.

Sepengetahuan Enggar, justru sebagian gudang milik Bulog yang kosong dikomersialkan alias disewakan.

• Rizal Ramli Sebut Menteri Perdagangan di Luar Negeri yang Doyan Impor Pasti di Demo Besar-besaran

• Kementerian Perdagangan Sita 2 Juta Batang Baja Tulangan Beton Seharga Rp 70 Miliar

• Resmi Jadi Kepala Bulog, Buwas: Enggak Ada yang Bisa Mainin Perut Orang Indonesia

"Sebagian itu dari gudang itu di komersialkan (disewakan). Bagaimana kebutuhannya (pengelolan gudang) Itu urusan korporasi, ada bagiannya," ucap Enggar.