PT KAI Bantah Minta Bayaran dan Aksi Klaim Aset dengan Pemprov DKI Jakarta
PT Kereta Api Indonesia (KAI) membantah adanya aksi saling klaim dan perebutan aset antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT KAI di Tanah Abang
Penulis: Suci Febriastuti | Editor: Erik Sinaga
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Suci Febriastuti
TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - PT Kereta Api Indonesia (KAI) membantah adanya aksi saling klaim dan perebutan aset antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT KAI di Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Selain itu, PT KAI juga membantah adanya permintaan bayaran ke Pemprov DKI karena telah menggunakan aset PT KAI.
Aset tersebut berkaitan dengan akses penghubung antara Stasiun Tanah Abang dan Jembatan Penyeberangan Multiguna atau Skybridge Tanah Abang.
"Perihal kedua berita tersebut tidak benar. Pada Prinsipnya PT KAI terbuka untuk kebutuhan Pemprov DKI Jakarta dalam mengintegrasikan JPM ke Stasiun Tanah Abang," kata Edy Kuswoyo, Senior Manager Humas PT KAI Daop 1 Jakarta, Rabu (14/11/2018).
Edy menyebutkan bahwa saat ini Stasiun Tanah Abang menjadi stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi yakni mencapai 130.000 penumpang per hari.
Oleh karena itu, saat ini pihaknya masih perlu mempertimbangkan proses integrasi tersebut untuk melihat kebutuhan-kebutuhan yang muncul akibat dari konektifitas kedua fungsi tersebut.
"Stasiun juga merupakan public service area, sehingga dalam integrasi ini harus dipertimbangkan," kata Edy Kuswoyo.
Edy mengatakan pihaknya juga telah mengadakan rapat terpisah, pada Rabu (7/11/2018).
Adapun rapat tersebut dihadiri pihak PT KAI, Wakil Walikota Jakarta Pusat, Camat Tanah Abang, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, PD Sarana Jaya, dan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta.
"Pembahasan terkait integrasi Stasiun Tanah Abang dengan Jembatan Multiguna DKI Jakarta di tanggapi dengan baik," kata Edy Kuswoyo.
Dalam rapat tersebut Pemprov DKI, Sekda DKI Jakarta, dan PD. Sarana Jaya memenuhi beberapa beberapa syarat yang diajukan PT KAI.
• Anies Baswedan Tegaskan Tak Ada Masalah Dengan PT KAI Terkait Pembangunan Skybridge Tanah Abang
• Dipanggil Anies Soal Perkembangan Skybridge, Dirut Sarana Jaya: 24 November Selesai
Pertama, menyesuaikan kebutuhan pemenuhan sasilitas, diantaranya fasilitas sosial (fasos), fasilitas umum (fasum), dan aksesbilitas penumpang kereta api di wilayah JPM.
"Hal ini agar tidak membebani fasilitas fasos, dan fasum yang ada di stasiun," kata dia.
Lalu, yang kedua ialah menjamin atas ketertiban, keamanan dan kebersihan, serta dampak lainnya, yang timbul akibat pembangunan JPM tersebut.
