Penjelasan Pemkot Depok Soal Keterlambatan Pengerjaan Proyek
Kadis PUPR Kota Depok Manto Djorghi mengakui adanya keterlambatan dalam pengerjaan proyek yang baru.
Penulis: Bima Putra | Editor: Mohamad Afkar Sarvika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra
TRIBUNJAKARTA.COM, CIMANGGIS - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Depok Manto Djorghi mengakui adanya keterlambatan dalam pengerjaan proyek yang baru dimulai akhir tahun.
Manto menuturkan lambatnya waktu proyek karena lamanya proses lelang untuk mencari konsultan dan kontraktor, menurutnya hal ini berbeda dengan Kementerian PUPR yang memiliki banyak SDM.
"Kita menggunakan rekanan ya. Kalau kementerian itu punya SDM. Dia buat sendiri dengan perencanaannya, kemudian dia buat sendiri dengan tenaga yang ada, tidak perlu lelang," kata Manto di Cimanggis, Depok, Kamis (22/11/2018).
Dia menyebut bidang yang terlambat dalam pelaksanaan proyek adalah bidang bina marga dengan jumlah di bawah 100 paket proyek.
Selain masa lelang konsultan dan kontraktor, lamanya waktu masa sanggah yang dibutuhkan membuat pengerjaan proyek terlambat seperti sekarang.
"Terkait masalah akhir tahun, yang agak telat adalah bidang bina marga. Karena kita supervisi menggunakan konsultan, perencanaan menggunakan konsultan. Apalagi pengerjaan fisik, kita menggunakan rekanan. Ada masa sanggah juga," ujarnya.
• 3 Bulan Terakhir, PLN Putus Aliran Listrik 10 Ribu Pelanggan di Depok karena Tunggak Pembayaran
• Pemprov Jabar Putuskan UMK 2019 Kota Depok Rp 3.872.551
Perihal peran konsultan yang kadang tak berada di lokasi pengerjaan, Manto menjelaskan hal itu karena satu konsultan dapat menangani 10 kegiatan proyek.
Bila menggunakan satu konsultan untuk proyek, dia mengatakan hal itu membutuhkan dana yang banyak sehingga tak mungkin dilakukan.
"Setiap kegiatan, satu konsultan bisa menangani 10 kegiatan. Enggak mungkin dia bisa berada di tempat yang sama. Karena kalau satu konsultan satu kegiatan itu mahal biaya untuk mengontrak konsultan," tuturnya.
Satu proyek yang terancam gagal dikerjakan adalah pelebaran flyover akses UI yang pengerjaannya menggunakan dana bantuan Gubernur Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 10 miliar.
Dia belum dapat memastikan apakah pelebaran tahap awal yang menelan dana Rp 3.5 miliar dari total Rp 10 miliar bisa dikerjakan tahun 2018 karena baru dilelang.
"Nah ini sedang kami lelang, padahal ini sangat krusial. Pelebaran flyover UI yang bagian menurunnya. Ini agak ragu, sekarang masih proses lelang di BLP, apakah ini bisa dilaksanakan atau enggak. Ini yang saya khawatirkan," sambung Manto.
