Wakil Ketua II DPRD Depok Dukung KPK Awasi Perkara Korupsi Jalan Nangka 

Wakil Ketua II DPRD Depok M Supariyono mendukung keterlibatan KPK dalam penanganan kasus korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka

Wakil Ketua II DPRD Depok Dukung KPK Awasi Perkara Korupsi Jalan Nangka 
TRIBUNJAKARTA.COM/ BIMA PUTRA
Kondisi Jalan Nangka di Kecamatan Tapos, Depok, Jumat (31/8/2018). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Bima Putra

TRIBUNJAKARTA.COM, SUKMAJAYA - Wakil Ketua II DPRD Depok M Supariyono mendukung keterlibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penanganan kasus korupsi pembebasan lahan Jalan Nangka yang menjerat tersangka bekas Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dan Sekretaris Daerah Harry Prihanto.

Dia berharap peran lembaga anti rasuah tersebut dapat membantu kerja penyidik Unit Tipikor Polresta Depok dan jaksa peneliti berkas Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok agar kasus yang menurut audit BPKP merugikan negara Rp 10,7 miliar ini cepat beres.

"Silakan saja, KPK kan sebagai institusi yang ditunjuk menagani korupsi. Polisi dan Kejaksaan juga, biar terang benderang," kata Suparyono di Cilodong, Depok, Minggu (16/12/2018).

Suparyono enggan mengomentari bagaimana kerja penyidik Unit Tipikor Polresta Depok dalam menyusun berkas karena sampai sekarang Kejari Depok belum menyatakan berkas lengkap atau P-21.

Dia mengaku mendukung proses hukum berjalan.

"Kalau Pak Nur Mahmudi salah katakan salah, kalau enggak ya bebaskan, rehabilitasi namanya," ujar dia.

Sebagai informasi, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan menyatakan terus mengawasi penangan kasus yang penetapan tersangkanya sempat dirahasiakan penyidik selama satu pekan.

Basaria menjelaskan, sejak Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan keluar maka KPK memiliki hak untuk melakukan supervisi atas seluruh kasus perkara korupsi yang sedang diusut.

"Kita biarkan dan lihat dulu penegak hukum lainnya dalam hal ini pihak kepolisian yang bekerja. KPK itu merupakan koodinator dari seluruh tindakan yang berhubungan dengan korupsi, jadi setiap penanganan tindak pidana korupsi di daerah," ucap Basaria, Jumat (23/11/2018).

Halaman
12
Penulis: Bima Putra
Editor: Erik Sinaga
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved