Kasus Dugaan Kampanye Salam Dua Jari, Bawaslu Bogor: Anies Baswedan Tidak Memenuhi Unsur Pidana

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah menyebutkan, tak ada unsur pidana yang ditemukan dari apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan.

Kasus Dugaan Kampanye Salam Dua Jari, Bawaslu Bogor: Anies Baswedan Tidak Memenuhi Unsur Pidana
TribunJakarta.com/Pebby Ade Liana
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (11/1/2019). 

Laporan wartawan TribunJakarta.com, Pebby Adhe Liana.

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor telah mengumumkan hasil pemeriksaan dari kasus dugaan kampanye yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra beberapa waktu lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor Irvan Firmansyah Firmansyah menyebutkan, tak ada unsur pidana yang ditemukan dari apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan.

"Berdasarkan rapat kedua di sentra Gakumdu yang terdiri dari Bawaslu Bogor, Polres Bogor dan Kejaksaan memutuskan, dari kesimpulan laporan yang dilaporkan, yang diduga ada pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor itu tidak memenuhi unsur. Sehingga dianggap tidak memenuhi unsur pidana dan tidak dapat dilanjutkan dalam proses selanjutnya," kata Irvan Firmansyah saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (11/1/2019).

Anies baswedan telah memenuhi panggilan Bawaslu pada Senin, (7/1/2019) untuk memberikan klarifikasinya terkait salam dua jari yang ia tunjukan di acara Gerindra pada beberapa waktu lalu.

Berdasarkan hasil pertimbangan Bawaslu, baik berdasarkan keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tak ada yang membuktikan bahwa Anies selaku terlapor telah memenuhi unsur pidana dari pasal yang disangkakan.

"Baik keterangan pelapor maupun terlapor dan saksi-saksi, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa terlapor ini telah membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan, jadi unsurnya tidak memenuhi," kata Irvan Firmansyah.

Sebelumnya, Anies diduga telah melanggar Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang berisi bahwa pejabat negara yang dengan sengaja membuat/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, memungkinkan untuk dipidana dengan hukuman penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 Juta.

Mengenai hal itu, Irvan Firmansyah mengungkapkan bahwa kehadiran Anies di acara tersebut memang disertai izin dari Kemendagri dan bukan cuti. Menurutnya, Anies saat itu bukan menghadiri kampanye melainkan menghadiri acara internal yang diselenggarakan oleh Partai Gerindra.

"Untuk cuti itukan ketika menghadiri kampanye, nah sementara kegiatan itu adalah rapat internal partai Gerindra yang rutin dilakukan setiap tahun jadi bukan menghadiri kampanye," pungkasnya.

Penulis: Pebby Ade Liana
Editor: Erlina Fury Santika
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved