Tanggapi Survei LSI Denny JA, Sekjen Optimis Partai Bulan Bintang Bisa Masuk Parlemen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei terbaru Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menyebutkan ada 9 partai yang terancam gagal masuk parlemen karena memiliki elektabilitas di bawah 4 persen.

Terdiri dari partai baru dan partai lama.

Partai yang terancam itu yakni, Perindo 3,6 persen; PPP 3,5 persen; PAN 1,5 persen; Hanura 0,5 persen; PSI 0,4 persen; partai Garuda 0,3 persen; partai Berkarya 0,1 persen; Partai Bulan Bintang 0,0 persen; dan PKPI 0,0 persen.

Hal itu terlihat dari hasil survei LSI yang dilakukan pada rentang waktu 18 sampai 25 Januari 2019 di 34 provinsi dengan 1.200 responden.

Sementara itu, hanya ada 7 partai yang diperkirakan bisa lolos.

Semuanya diisi oleh partai lama atau partai yang sudah pernah mengikuti kontestasi pemilu.

• Sebut Ada yang Ingin Gagalkan Pemilu, Mahfud MD Singgung Pembakaran Mobil di Jateng hingga Ahok

Menanggapi survei tersebut Sekjen PBB Afriansyah Ferry Noor, mengaku tidak khawatir.

“PBB sebenarnya sudah punya modal dasar sebesar 2 sampai 2,5 persen, atau senilai 2 sampai 2,5 juta suara terdaftar di KPU hasil perolehan pemilu sebelumnya. Jadi, survei LSI ini juga tergantung pesanan," kata Ferry saat dikonfirmasi, Sabtu (23/2/2019).

Menurutnya, di survei internal, PBB sudah mengantongi 2,7 persen pada Januari 2018.

Sampai saat ini, kata Ferry, angka terus bergerak.

• Survei LSI: 4 Partai Papan Tengah Belum Aman Tembus Ambang Batas Parlemen di Pileg 2019

"Sejalan dengan program yang sudah dua minggu berjalan, dari awal Februari yaitu gerakan (mengunjungi) 10 juta rumah hingga akhir Februari," kata Ferry.

Program mengunjungi 10 juta rumah termasuk strategi PBB untuk menggaet suara.

Tak berhenti sampai Februari, tapi berlanjut hingga pertengah Maret dengan gerakan 10 juta rumah ke dua.

"Jadi total insyallah 20 juta rumah. Tim relawan dan caleg door to door ke rumah. Semoga kami buktikan pada 17 April 2019 PBB akan di atas 4 persen," katanya.

Menurutnya, politik itu berarti siapa yang menjalankan juga kerja nyata.