Korupsi KTP Elektronik
Loyalis Anas Imbau SBY Sebaiknya Ungkap Pertemuan Orang-orang Sebelum Mirwan Amir Bersaksi
Setelah namanya disebut Mirwan Amir di sidang kasus korupsi elektronik dengan terdakwa Setya Novanto, Susilo Bambang Yudhono balik menggertak.
TRIBUNJAKARTA.COM, BOGOR - Tempo hari setelah namanya disebut dalam oleh Mirwan Amir di sidang kasus korupsi elektronik dengan terdakwa Setya Novanto, Susilo Bambang Yudhono balik menggertak penuh kekesalan.
Percakapan Mirwan Amir dengan Firman Wijaya, kuasa hukum Setya Novanto, dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 25 Januari 2018, bikin panas SBY.
Tak kalah pedas dari para penuduhnya, Ketua Umum DPP Demokrat itu sudah mengantongi ada apa sebelum persidangan dimulai.
Kali ini, SBY memegang informasi dari informannya yang sangat terpercaya menanggpi omongan Mirwan Amir, mantan kader Partai Demokrat.
Intinya dalam pertemuan tersebut, SBY menjadi target sehingga namanya disebut di persidangan.
"Saya mendapatkan informasi dari orang sangat terpercaya, ada sebuah pertemuan sebelum sidang tipikor berlangsung," kata SBY di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Baca: SBY Sebut Nama Setya Novanto Sampai Peribahasa Air Susu Dibalas Air Tuba
"Informasi yang saya miliki belum saatnya saya buka ke masyarakat luas," ia menambahkan seperti dilansir Tribunnews.com.
SBY pun meminta Mirwan Amir membuktikan ucapan dan segala tuduhan kepada dirinya.
"Tolong, di mana, kapan dan dalam konteks apa menyampaikan ke saya? Siapa yang mendampingi saya? Karena saya ini tertib kalau urusan resmi seperti KTP elektronik pastilah ada menteri terkait atau pejabat terkait. Allah juga mendengar ucapan saya ini," ucap SBY.
Di dalam persidangan itu, Mirwan Amir menyebut SBY tetap menjalankan proyek KTP elektronik meski tahu proyek itu bermasalah.
SBY membantah tuduhan mantan Wakil Ketua Badan Anggaran DPR dan memastikan proyek KTP elektronik sudah berjalan sesuai mekanisme, prosedur, dan aturan yang berlaku.
"Tidak ada laporan soal kejanggalan dalam proyek itu," SBY menegaskan.
Menurut dia, proyek KTP elektronik paling akuntabel dibandingkan program-progam pemerintahan lainnya.
Presiden ke-6 RI ini tegas 'menantang' Mirwan membuktikan ucapannya, apalagi semua pejabat terkait proyek KTP elektronik masih ada dan bisa dimintai keterangannya.