Setnov Sebut Nama Puan Maharani dan Pramono Anung, Hasto Bantah Tuduhan Setnov
Made Oka Masagung diduga menjadi perantara uang suap untuk Setya Novanto dan anggota DPR lain terkait proyek e KTP.
lihat foto
"Periode 2009 2014, saya pimpinan DPR yang membawahi dan mengkoordinasikan Komisi IV sampai dengan Komisi VII. Sama sekali tidak berhubungan dengan Komisi II dan juga sama sekali tidak berhubungan dengan Badan Anggaran," ujar Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta Kamis.
"Logikanya, kalau ada yang memberi (uang), pasti yang berkaitan dengan jabatan dan kedudukannya. Dalam hal ini, saya tidak pernah ngomong satu katapun yang berkaitan atau berurusan dengan e KTP," katanya.
Sementara itu, Sekjen PDIP. Hasto Kristiyanto juga membantah tudingan Puan Maharani dan Pramono Anung menerima aliran dana korupsi e KTP.
Hasto mengatakan, saat proyek e KTP dijalankan, PDIP sebagai oposisi tidak memiliki menteri di pemerintahan sehingga tidak ikut mendesain proyek tersebut.
"Kami bukan dalam posisi designer, kami bukan penguasa. Dengan demikian, atas apa yang disebutkan oleh Bapak Setnov, kami pastikan tidak benar dan kami siap diaudit terkait hal tersebut," kata Hasto melalui keterangan tertulis, Kamis.
Hasto juga mengatakan, PDIP justru memiliki konsep e KTP yang berbeda dengan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu.
Ia menambahkan, saat ini ada fenomena seorang terdakwa menyebut banyak nama di dalam persidangan agar dijadikan justice collaborator (JC).
Hasto menilai, aksi Novanto menyebut nama Puan dan Pramono merupakan upaya mendapatkan status JC yang akan meringankan dakwaan.
Hasto juga menduga, ada upaya menyudutkan PDIP melalui kasus e-KTP.
Baca: Setelah Kodaline, Twitter Abdul di Follow Adam Levine
Hasto menyatakan, PDIP pada prinsipnya menyetujui e-KTP. Namun PDIP memiliki konsep e KTP yang berbeda dari yang dijalankan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Saat itu PDIP menginginkan agar e KTP dibangun dari hasil integrasi data pajak, BKKBN dan kependudukan.
Hasil integrasi data itu lantas divalidasi melalui sistem single identity number. Sistem tersebut juga diintegrasikan dengan rumah sakit, puskesmas, hingga ke dokter kandungan dan bidan.
PDIP, kata Hasto, berpendapat bahwa Menteri Dalam Negeri saat Itu, Gamawan Fauzi, seharusnya memberikan jawaban secara gamblang terkait akar persoalan korupsi e KTP.
"Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan 'katakan tidak pada korupsi', dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi," kata Hasto. (fik/kps)
