Teka-teki Wagub DKI Pengganti Sandiaga: PSI Tolak Mantan Koruptor, PKS Harap Gerindra Ikhlas

TRIBUNJAKARTA.COM - Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany Alatas menolak bila kekosongan wakil Gubernur DKI Jakarta diisi mantan Koruptor.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik disebut-sebut akan mengisi kekosongan itu.

Melalui akun Twitternya @TsamaraDKI, Tsamara menolak mantan koruptor jadi Wakil Gubernur DKI.

Seperti diketahui bahwa, M Taufik sempat divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena terjerat kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

"Saya tak mau mantan koruptor jadi wakil gubernur DKI Jakarta!" tulis akun @TsamaraDKI, Selasa (18/9/2018).

Tsamara juga menyebut bahwa dirinya sudah cukup belajar untuk tidak menerima orang yang pernah menghianati amanah rakyat.

• PKS Berharap M Taufik Batalkan Niat Maju Jadi Wakil Gubernur DKI Jakarta

Tak lupa, Tsamara memberikan tagar tolak mantan koruptor dalam cuitannya itu.

"Kita sudah cukup belajar, Pak. Belajar untuk tidak menerima orang yang pernah mengkhianati amanah rakyat sebagai wakil gubernur ibukota kita," cuit Tsamara.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan adanya harapan internal Gerindra di Jakarta, M. Taufik mengisi posisi wakil gubernur DKI Jakarta sepeninggal Sandiaga Uno.

• Ingin Fokus Ganti Presiden, PKS Berharap Gerindra Legowo Serahkan Kursi Wagub DKI Jakarta

"Ya memang dari harapan internal Gerindra di Jakarta ada harapan bahwa yang diajukan adalah kader," ujar Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/9/2018)seperti dikutip dari Tribunnews.com.

Lanjutnya, nama Taufik masih sebatas usulan dari DPD Gerindra DKI Jakarta.

Untuk itu, Muzani belum bisa memastikan apakah Taufik akan diresmi ditunjuk sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Pasalnya, usulan itu masih akan dibicarakan dengan pimpinan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

• Pidato Politik SBY Sebut Pemerintahan Jokowi Kemas Ulang Program Hingga Beberkan Keluhan Rakyat

"Kalau enggak salah nanti malam itu pimpinan PKS akan bertemu dengan Pak Prabowo," ungkapnya.

"Saya kira, pokoknya pembicaraan itu (Wakil Gubernur DKI Jakarta) akan bergantung pada pembicaraan antara Pak Prabowo dengan pimpinan PKS," pungkasnya.

Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) justru berharap Partai Gerindra mengikhlaskan posisi wakil gubernur DKI Jakarta untuk PKS.

Dikutip dari laman Kompas.com, Ketua Dewan Syariah Wilayah (DSW) PKS Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan, hal itu dilakukan agar seluruh rakyat Indonesia memandang Gerindra dan PKS sebagai koalisi yang solid.

"Kalau misalnya Gerindra legowo, calon wagub diserahkan ke PKS, itu akan menghembuskan semangat yang luar biasa di Indonesia bahwa PKS dan Gerindra itu solid luar biasa. Sampai urusan begini enggak perlu berantem-berantem," kata Suhaimi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Selasa (18/9/2018).

Menurut Suhaimi, DKI Jakarta merupakan barometer.

• Kiai Maruf Sebut Tak Masalah Jokowi dan Prabowo Sama-sama Didukung Ulama

Apa yang terjadi di Jakarta akan menjadi tontonan dan barometer di daerah lain.

Karena itu, dia menilai lebih bijak jika tidak ada keributan untuk mengisi kursi yang ditinggalkan Sandiaga Uno itu.

Namun jika Partai Gerindra ingin posisi wagub diperebutkan di DPRD DKI, Suhaimi mengatakan kesan yang tercipta bisa berbeda.

Kedua partai koalisi itu harus bersaing untuk jabatan wagub.

• Prabowo dan Jokowi Saling Klaim Dukungan Ulama, Sudjiwo Tedjo: Jumlah Ulama Tak Terhingga?

Padahal ada agenda lain yang lebih penting untuk diurus kedua partai.

"Kami inginnya, fokus saja untuk ganti Presiden tahun 2019," kata Suhaimi.

Namun hal berbeda diungkapkan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik.

Taufik menyebutkan, partainya tidak akan begitu saja menyerahkan kursi wakil gubernur DKI Jakarta kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Dia menyebut, lebih bagus jika Gerindra dan PKS sama-sama mengajukan nama calon wakil gubernur untuk diputuskan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting di DPRD DKI Jakarta.