Tantang Prabowo-Jokowi Tindak Pelanggaran Tambang Batu Bara, Greenpeace Singgung Sandiaga & Luhut

Disampaikannya, lahan yang terbakar makin luas ini membuat petugas kewalahan.

Bahkan, saat ini petugas justru tak lagi berfokus melakukan pemadaman di lahan yang terbakar.

Namun justru melakukan sejumlah upaya untuk mencegah agar api tidak menjalar dan meluas.

"Lokasi yang terbakar sudah terlalu luas, bahka ada yang diatas 50 sampai 100 hektare. Jadi kita hanya berusaha untuk mencegah jalaran apinya, supaya tidak semakin meluas, itu yang kita prioritaskan sekarang," ujarnya.

Sementara itu berdasarkan data yang didapat dari BPBD Provinsi Riau, sejak awal Januari hingga Minggu (17/2/2019) luas lahan yang terbakat di Riau tercatat mencapai 653, 7 hektare.

Paling luas terjadi di kebupaten Bengkalis yang mencapai 446 hektare. Kemudian Rohil 117 hektare, disusul Dumai 35,5 hektare, Meranti 20,2 hektare, Pekanbaru 16 hektare, Kampar 14 hektare, dan Siak 5 hektare.

Jokowi Sebut dalam 4,5 Tahun Hampir Tak Ada Konflik Pembebasan Lahan, Faktanya?

Calon Presiden (Capres) Joko Widodo (Jokowi) mengatakan dalam 4,5 tahun hampir tak ada konflik pembebasan lahan.

Hal ini diungkapkan Jokowi dalam debat capres di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

Dalam tema infrastruktur, Jokowi yang merupakan presiden petahana mengklaim selama pemerintahannya tak ada konflik sosial terkait pembebasan lahan.

"Untuk ganti rugi, dalam 4,5 tahun hampir tak terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur, karena tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," ujar Jokowi yang dilansir melalui live streaming YouTube Official iNews.

Jokowi menambahkan, biaya pembebasan lahan saat ini sangat kecil.

Yakni sebesar 2-3 pesen.

"Kenapa tidak ditingkatkan menjadi 4-5 persen sehingga seluruh kontraktor jalan memberi angka yang lebih besar, sehingga tidak terjadi konflik antar masyarakat," pungkas dia.

Namun, dilansir melalui Twitter @KompasTV, berdasarkan laporan dari Ombudsman tahun 2017 ada sejumlah laporan pembebasan lahan yang tercatat.

 Setidaknya ada tiga substansi teratas sepanjang 2017 dari 8.264 yang dilaporkan ke Ombudsman.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13,43 persen berasal dari petanahan.

Sebanyak 13,07 persen dari pendidikan, dan kepolisian sebanyak 12,2 persen. (*)