Setumpuk Fakta PSU di Bekasi dan Tangerang, Partisipasi Turun hingga Prabowo-Sandi Menang Jauh

"Pasukan yang dikerahkan kurang lebih dari TNI sendiri satu pleton, 30 orang. Dari Polri satu pleton juga 30 orang. Belum lagi dari Satpol PP dan termasuk perangkat KPU dan Bawaslu," ujar Sabilul di TPS 01, Kabupaten Tangerang, Minggu (21/4/2019).

Hal tersebut, menurut Sabilul, tak lain dan tak bukan untuk menjaga kondusifitas PSU di TPS 01, Kampung Kepuh Desa Bunar, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang.

Bahkan, beberapa waktu lalu Sabilul menginstruksikan kepada semua personelnya untuk melakukan tindakan tembak ditempat bagi para oknum yang mengacaukan proses pencoblosan.

"Kita akan jaga ketat. Bila ada money politic kita tangkap dan bila ada upaya intimidasi atau menghalang-halangi pemilih, kita akan tindak tegas terutama pengacau pemilu kita tembak di tempat," tegas Sabilul.

Setiap gang atau pintu akses masuk pemukiman padat penduduk pun akan dipasang portal dan dijaga polisi guna mencegah politik uang.

Selain itu, pemasangan portal juga dianjurkan untuk mengantisipasi usaha-usaha mengintimidasi masyarakat dari kelompok tertentu.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu Kabupaten Tangerang, Andi Irawan mengatakan, adanya indikasi kesalahan prosedur pencoblosan menyebabkan dilakukan PSU di TPS 01.

"Ada warga dari luar Kabupaten Tangerang yang tidak membawa A5 tapi melakukan pencoblosan," jelas Andi saat dihubungi, Sabtu, (20/4/2019).

Lebih jelas ia menerangkan, terdapat empat warga luar Kabupaten Tangerang yang melakukan pencoblosan tanpa membawa surat undangan atau C6 saat mencoblos.

Pasalnya warga asal Serang, Pandeglang, dan Nganjuk tersebut hanya berbekalkan e-KTP sebelum melakukan pencoblosan.

"Kami juga akan merekomendasikan pergantian KPPS (Kelompok Panita Pemungutan Suara) di TPS terkait karena dianggap lalai menjakankan tugasnya. Sebab bisa meloloskan pencoblos yang tidak bisa menunjukan surat undangan," ujar Andi.

Prabowo-Sandi menang besar

Paslon Capres dan Cawapres 01, Joko Widodo-Maruf Amin kalah dalam perolehan suara atas Paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi di TPS 01, Kecamatan Sukamulya, Kabupaten Tangerang.

TPS 01 di Kecamatan Sukamulya sendiri baru saja melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Minggu (21/4/2019) dikarenakan ada kelalaian dari Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) setempat.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, perolehan suara untuk Prabowo-Sandi justru mengalami peningkatan ketimbang 17 April kemarin.

Pada Rabu (17/4/2019), dari 236 daftar pemilih tetap (DPT), Prabowo-Sandi menang telak dengan 142 suara sedangkan, pasangan Joko Widodo-Maruf Amin mendapatkan 42 suara.

Sementara pada PSU kemarin, Prabowo-Sandi kembali unggul mendapatkan 150 suara sedangkan, lawannya mendapatkan 52 suara.

Tak hanya itu, tingkat partisipasi masyarakat Desa Bunar juga meningkat dari sebelumnya.

Dari data yang diperoleh, dari pemilihan reguler hanya di 191 warga yang menggunakan hak suara sebelumnya sedangkan, pada PSU kemarin sebanyak 212 yang menggunakan hak suaranya.

Ketua KPU Tangerang, Ali Zaenal Abidin mengatakan, dalam proses PSU berjalan secara baik dan sesuai dengan aturan yang ada.

"Seluruh stakeholder baik dari pemerintah dan kepolisian turut memantau jalannya pesta demokrasi ini, kita bersyukur semua berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Bahkan, tingkat partisipasi pun meningkat dari sebelumnya," kata Ali di TPS 01, Minggu (21/4/2019).

Menurutnya, hasil dari PSU tersebut akan dibawa menuju desa sebelum diserahkan pada pihak petugas di kecamatan untuk dilakukan pleno perhitungan suara.

Dikesempatan yang sama, Sekertaris Daerah Kabupaten Tangerang, Rudi Maesal mengatakan, sistem jemput bola merupakan cara yang dapat meningkatkan angka partisipasi di Pemilu 2019 ini.

"Kita bersyukur angka partisipasinya meningkat dan semua dapat berjalan sesuai rencana," tandasnya.

Sebelumnya, pelaksanaan PSU di TPS 01 dilakukan karena adanya empat pemilih dari liar Kabupaten Tangerang yang melalukan pencoblosan tanpa disertai formulir C5.

Partisipasi menurun

Partisipasi pemilih dalam menggunakan hak suaranya di pemungutan suara lanjutan terbilang cukup kecil. Seperti yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 166 Kelurahan Arenjaya Bekasi, dan TPS 242 Kelurahan Kaliabang Tengah Bekasi.

Dua TPS tersebut menggelar pemungutan suara ulang pada, Minggu (21/4/2019) kemarin. Masing-masing menggelar pemungutan suara diantaranya TPS 166 untuk DPD RI sedangkan TPS 242 untuk DPRD Provinsi Jawa Barat.

Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 166 Purwoyo mengatakan, saat pemungutan suara lanjutan, jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya hanya 100 orang dari 194 Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Ada 100 orang yang datang, 97 orang adalah DPT, tuga orangnya adalah DPK (Daftar Pemilih Khusus)," kata Purwoyo.

Adapun dia menjelaskan, porses pemungutan suara sudah dibukan dari pukul 07.00 WIB sampai ditutup pukul 13.00 WIB. Namun hingga pemungutan suara ditutup, warga yang menggunakan hak suaranya tak kunjung bertambah.

Dia menjelaskan, faktor yang membuat rendahnya pastisipasi pemilih ini lantaran banyak warga yang merasa sudah menggunakan hak suaranya pada Rabu 17 April 2019 kemarin.

“Pertama yang pemilu 17 karena mereka benar-benar konsen dan dari luar kota pada ke Bekasi, sebagian besar kan udah kembali ke daerahnya masing-masing. Yang kedua DPD ini kan bagi mereka nggak begitu kenal orangnya sehingga kalah dengan yang waktu presiden, tapi ya cukup diapresiasi yang datang 100 orang dari 195 dpt itu,” kata Purwoyo.

Sementara itu, hal yang sama juga terjadi di TPS 242 Kelurahan Kaliabang Tengah, Kecamatan Bekasi Utara, dari 295 DPT yang ada di TPS tersebut, hanya 74 orang yang hadir menggunakan hak suaranya di pemungutan suara lanjutan.

"Hanya 74 orang yang hadir jam 1 siang pas kita tutup pemunguta suara, bukanya sama jam 7 pagi kita mulai," kata anggota KPPS 242 Suwarno.

Dia menambahkan, pada Rabu 17 April 2019, 260 orang hadir menggunakan hak suaranya, termasuk dengan pemilih khusus (DPK). Jumlah ini tentu berbanding jauh dengan pemungutan suara lanjutan yang tidak smapai setengah dari DPT yang hadir.

"Beda karena ini cuma DPRD Provinsi doang kali, kita udah sosialisasi sebelumnya, tapi warga mungkin ada yang kebetulan lembur kerja, atau ada yang punya kegiatan lain," jelas dia. (TribunJakarta/Yusuf/Ega)