Pilpres 2019

Diperlihatkan Angka-angka di War Room BPN, Demokrat: Dari Mana Datanya?

Partai Demokrat mengaku selama ini tak pernah diundang untuk meninjau war room atau ruang internal rekapitulasi real count BPN Prabowo-Sandi.

Penulis: Y Gustaman | Editor: Y Gustaman
Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden/ KOMPAS.com/IHSANUDDIN/
AHY dan Jokowi - Andi Mallarangeng. 

Andini Effendi kemudian kembali bertanya apakah Demokrat yang notabene tergabung dalam Koalisi Adil Makmur pernah diajak oleh BPN Prabowo-Sandi untuk mengetahui dasar klaim kemenangan.

"Tapi dari awal, memang dari Partai Demokrat sendiri, sudah pernah diajak atau tidak? Ada enggak anggotanya yang diajak?" kembali Andini Effendi bertanya.

Sebelumnya, Jubir BPN Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menyebut penghitungan suara versi BPN Prabowo-Sandi melibatkan orang-orang Partai Demokrat.

"Saya sudah mengundang Andi Arief dan juga teman-teman pimpinan Partai Demokrat untuk datang ke BPN silakan saksikan real count yang sedang dan terus dilakukan oleh BPN. Silakan cek war roomnya BPN kepada teman-teman Demokrat."

"Supaya teman-teman Demokrat tahu bahwa kita alhamdulillah sudah 70 persen lebih. Real count TPS sudah kita lakukan dari data yang masuk dan terverifikasi sudah 70 persen lebih. Alhamdulillah Pak Prabowo masih unggul."

"Harapan kami tentu teman-teman Demokrat bisa melihat langsung, datang langsung menyaksikan langsung bahwa petanya Pak Prabowo masih unggul di C1 kita."

Namun, Andi Mallarangeng menanggapi dan membantah cuplikan ucapan Andre Rosiade di lain kesempatan yang ditayangkan oleh Andini. Ia menegaskan Demokrat belum lama ini baru diajak meninjau war room BPN Prabowo-Sandi.

"Rasanya baru kemarin, karena ketemu langsung dan katanya juga sempat beberapa kawan sudah diajak via telepon," ujarnya.

Andini lalu meminta tanggapan dari peneliti senior SMRC Sirojudin Abbas apakah seluruh partai koalisi harus diberitahu soal basis data yang kemudian dijadikan klaim kemenangan Prabowo.

"Mestinya, sesama anggota koalisi harus kebagian?" tanya Andini Effendi kepada peneliti senior SMRC Sirojudin Abbas.

Menurut Sirojudin Abbas, koordinasi antarkoalisi seharusnya ada dalam hal rekapitulasi internal BPN Prabowo-Sandi.

"Tentu saja iya, harusnya ada memang, mekanisme internal yang memungkinkan saling bisa mengingatkan dan juga saling bisa membantu, koordinasi paling tidak," kata Sirojudin Abbas.

Ia menyebut apa yang dipermasalahkan Andi Arief bukanlah undangan Andre Rosiade untuk meninjau war room, melainkan transparansi data 62 persen yang diterima Prabowo.

"Undangan yang dimaksud Andre tadi itu kan belakangan sebetulnya. Yang dipersoalkan Andi Arief itu dasar klaim 62 persen yang diumumkan Prabowo di awal."

"Saya kira ini serius dari mana itu? Jangan-jangan tadi dasarnya itu tidak kuat, karena dasarnya dari informasi yang tidak random, hanya dari satu kelompok pendukungnya saja," kata dia.

Halaman 2/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved