Pilpres 2019

Prabowo Tolak Hasil Penghitungan Suara Curang, KPU dan TKN Beri Tanggapan Begini

Calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil perhitungan suara pemilu yang curang.

Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Tribunnews/JEPRIMA
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto didampingi Amien Rais menyampaikan pidato politiknya di hadapan para pendukungnya dalam acara Syukuran Kemenangan Indonesia di Kartanegara, Jakarta Selatan, Jumat (19/4/2019). Pada pidatonya Prabowo meminta kepada para pendukungnya untuk ikut menjaga formulir C1 di setiap kecamatan. 

Reaksi TKN Jokowi-Maruf

Di kubu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Jokowi dan Maruf Amin kemudian memberikan tanggapan atas sikap dari BPN Prabowo-Sandiaga.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin, Abdul Kadir Karding merespon rencana kubu 02 Prabowo-Sandiaga yang akan merilis dugaan kecurangan Pilpres 2019.

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saling memberikan hormat disela-sela acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Tribunnews/Jeprima
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno saling memberikan hormat disela-sela acara mengungkap fakta - fakta kecurangan Pilpres 2019 yang diselenggarakan oleh BPN di Hotel Grand Sahid Jaya, Sudirman, Jakarta Pusat, Selasa (14/5/2019). Pada pernyataan tersebut Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tribunnews/Jeprima (Tribunnews/JEPRIMA)

Menurut Karding, kubu Prabowo-Sandiaga lebih baik melalui mekanisme pelaporan kecurangan ke penyelengara Pemilu yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Pada prinsipnya mengungkap dugaan kecurangan itu boleh-boleh dan sah saja justru yang diharapkan oleh semua pihak adalah kita bicara kecurangan harus dilengkapi data dan fakta. Setelah itu lalu silakan ke penyelenggara pemilu kalau terkait dengan kecurangan harusnya ke bawaslu kalau terkiat dengan penyelenggara pemilu ke dkpp kalau terkait dengan hasil pemilu ke MK," kata Karding saat dihubungi, Selasa (14/5/2019).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun menyarakan agar kubu 02 tak berteriak soal kecurangan tanpa memiliki data dan fakta.

Sebab, jika hal itu dilakukan tanpa bukti sama dengan mencederai penyelenggara Pemilu.

"tidak baik bagi bangsa kita, tidak baik bagi penyelenggara pemilu kita, tidak baik tradisi hukum kita, tidak baik bagi pendidikan politik kita dan kenyaman serta kenyamanan masyarakat," ucap Karding.

Untuk itu, TKN mendorong BPN Prabowo-Sandiaga jika ada dugaan kecurangan agar menjabarkan data secara transparan tanpa manipulasi.

Lalu, melanjutkan ke Bawaslu.

"kami hargai setelah itu silakan dilaporkan ke Bawaslu jangan data kecurangan yang dimilikinya itu diolah dikapitalisasi sedemikian rupa di publik tidak disampaikan ke Bawaslu," imbuh Karding.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai NasDem, Johnny G Plate menanggapi rencana BPN akan memaparkan fakta-fakta terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2019. 

"Rakyat pun bertanya-tanya, tak melaporkan ke Bawaslu ada apa ya?" ujar Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf ini, kepada Tribunnews.com, Selasa (14/5/2019).

Langkah BPN Prabowo-Sandiaga ini, menurut dia, malah makin menunjukkan hal yang ganjil, bicara tentang kecurangan tanpa melaporkannya ke Bawaslu.

Anggota DPR RI ini menegaskan, ruang besar disiapkan negara terhadap dugaan kecurangan pemilu, yakni melaporkannya ke Bawaslu.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved