Pilpres 2019

BPN Sebut Punya Bukti Kejanggalan Dana Kampanye Jokowi, I Gusti Putu Artha Tanggapi Begini

BPN Sebut Punya Bukti Kejanggalan Dana Kampanye Jokowi, Reaksi I Gusti Putu Artha Tuai Tepuk Tangan

BPN Sebut Punya Bukti Kejanggalan Dana Kampanye Jokowi, I Gusti Putu Artha Tanggapi Begini
TribunJakarta.com/Wahyu Septiana
Ketua tim kuasa hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, saat memberikan keterangan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (24/5/2019). 

TRIBUNJAKARTA.COM - Tim ahli kuasa hukum TKN Jokowi-Maruf Amin, I Gusti Putu Artha menanggapi pernyataan BPN Prabowo-Sandi yang mengklaim memiliki bukti kejanggalan dana kampanye Jokowi sebesar Rp 25 Miliar.

Hal tersebut terjadi ketika I Gusti Putu Artha menjadi narasumber acara Mencari Pemimpin Kompas Tv dilansir TribunJakarta.com pada Senin (17/6).

Awalnya Politisi Partai Gerindra, Miftah Nur Sabri menjelaskan mengenai pihaknya menduga kejanggalan dana kampanye Jokowi tersebut.

Dugaan kejanggalan dana kampanye itu dikemukakan BPN Prabowo-Sandi pertama kali saat sidang perdana sengketa pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi pada Jumat lalu (14/6).

Lantas Miftah Nur Sabri menjelaskan, dasar dari pernyataan dugaan kejanggalan dana kampanye Jokowi sebesar Rp 25 Miliar.

"Kita kan semua serba terbuka kepada publik, kita melihat dari laporan dana kampanye yang disubmit oleh kedua pihak," tutur Miftah Nur Sabri.

Download Lagu MP3 Alan Walker Lily Feat K-391 & Emelie Hollow Beserta Lirik dan Videonya

Permintaan Bertemu BJ Habibie Ditolak Saat Jadi Presiden, Soeharto: Kita Nanti Bertemu Secara Batin

Miftah Nur Sabri mengklaim, pihak BPN Prabowo-Sandi tiap bulannya disiplin untuk melaporkan kepada publik terkait sumber dan pemanfaatan dana kampanye tersebut.

Tak hanya itu, Miftah Nur Sabri juga menyoroti proses utuh dalam pelaksanaan kampanye Pilpres 2019 lalu.

"Kita melihat proses utuh kampanye ini termasuk dana-dananya karena semakin anda bersih saat melakukan kampanye maka jalan baik menuju pemerintahan yang baik.

Calon presiden 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto.
Calon presiden 01 Joko Widodo dan capres 02 Prabowo Subianto. (Kolase TribunJakarta.com)

Karena itu kita minta uji di MK. Kalau emang pihak yang kita gugat merasa harus membela dengan bukti-bukti ya silahkan tetapi kami melihat itu bagian dari front. Bagaimana menghasilkan pemimpin yang terbaik kalau prosesnya saja tak jujur?" tutur Miftah Nur Sabri.

Halaman
1234
Penulis: Kurniawati Hasjanah
Editor: Mohamad Afkar Sarvika
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved