PSI Pertanyakan Pembahasan APBD DKI yang Terkesan Terburu-buru

Idris menuturkan, PSI mengingatkan pentingnya ihwal pembahasan APBD harus dilakukan dengan serius.

PSI Pertanyakan Pembahasan APBD DKI yang Terkesan Terburu-buru
TribunJakarta/Muhammad Rizki Hidayat
Anggota DPRD DKI terpilih PSI, Idris Ahmad (kiri) dan William Aditya Sarana (kanan), saat konferensi pers di kantor DPW PSI Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat

TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengatakan partainya mempertanyakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Sebabnya, kata dia, pembahasan APBD DKI Jakarta ini terkesan terburu-buru dan tidak transparan.

"Kami mempertanyakan kualitas pembahasan anggaran di DPRD DKI. Karena selama ini dikerjakan secara terburu-buru dan tidak transparan," kata Idris, di kantor DPW PSI, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).

Idris menuturkan, PSI mengingatkan pentingnya ihwal pembahasan APBD harus dilakukan dengan serius.

"Ini juga menjadi motivasi tersendiri bagi saya dan anggota DPRD terpilih PSI lainnya, untuk lebih mengawasi kegiatan-kegiatan yang sebenarnya tidak substantif," tutur Idris.

Idris menambahkan, PSI mengajak warga Jakarta agar terus memantau proses pembuatan anggaran yang sedang berlangsung.

Kabel Menjuntai di Bambu Apus Membahayakan Pengendara Sepeda Motor

Selain APBD-P 2019 senilai Rp 86,9 Triliun, lanjutnya, ada pula pembahasan kebijakan umum anggaran APBD 2020 senilai Rp 96 Triliun yang sedang dibahas secara paralel.

"Kedua pembahasan ini dikebut selesai hanya dalam hitungan hari menjelang akhir masa jabatan DPRD 2014-2019," ujar Idris.

"Apalagi, total yang dibahas nilainya ratusan triliun rupiah. Seharusnya isu (pin emas) juga dapat kajian yang mendalam sejak awal tahapan pembahasan," jelas Idris.

Karenanya, Idris menyatakan rencana pemberian (pin emas) kepada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2014-2019 dinilai kurang perlu.

"Ini tidak tepat sasaran dan tidak berorientasi pada kepentingan umum," pungkasnya.

Penulis: Muhammad Rizki Hidayat
Editor: Muhammad Zulfikar
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved