Kontroversi Pin Emas DPRD DKI
PSI Tolak Pin Emas yang Akan Diberikan kepada Anggota DPRD DKI
Ada persoalan lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota DPRD DKI.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Erik Sinaga
Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Muhammad Rizki Hidayat
TRIBUNJAKARTA.COM, TANAH ABANG - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (DPW PSI), DKI Jakarta, Idris Ahmad, menyebut menolak pin emas yang akan diberikan pada anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024.
Sebabnya, kata dia, ada persoalan lebih substantif yang membutuhkan anggaran dibandingkan pemberian pin emas kepada para anggota DPRD DKI.
"Pengadaan pin emas untuk anggota legislatif tidak berpengaruh secara substantif kepada kinerja DPRD ke depan. Anggaran yang ada lebih baik digunakan untuk peningkatan program pelayanan masyarakat," kata Idris, saat konferensi pers di kantor DPW PSI Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2019).
Menurutnya, tak ada aturan yang mewajibkan pembuatan pin guna menjadi simbol keanggotaan legislatif harus berbahan dasar emas.
Kata Idris, sebaiknya pin yang diberikan dapat dibuat dari bahan-bahan alternatif. Seperti kuningan tembaga agar lebih terjangkau biayanya.
"Bila fungsinya sebatas simbol, bahan kuningan tembaga atau lainnya yang lebih murah bisa menjadi alternatif selain emas. Di Medan, Magetan, dan Ponorogo saja sudah mulai mengganti pin emas jadi berbahan kuningan. Berarti tidak wajib kan?" tutur Idris yang juga sebagai anggota DPRD DKI terpilih PSI.
• Rayya Jadi Tersangka Kasus Video Vina Garut: Sakitnya Memprihatinkan, Polisi Sampai Melakukan Ini
• 2 Bandit Jalanan Pelaku Penodongan di Tanjung Priok Diringkus Polisi
• Ussy Sulistiawaty Belanja Belasan Juta untuk Masak Nasi Bakar, Andhika Pratama: Tumben Masaknya Enak
Karenanya, lanjut Idris, PSI telah mengusulkan kepada Sekretariat Dewan (Sekwan) untuk menggunakan pin yang terbuat dari kuningan khusus untuk delapan anggota terpilih dari PSI pada saat pelantikan nanti.
"Kami bersedia menggunakan pin tembaga kuningan. Perlu atau tidaknya pengadaan seperti pin emas harus dibuka ke publik dan dibahas betul di DPRD Jakarta," ujarnya.