Iuran Dinaikkan 100%, Sebab BPJS Defisit Rp28 T Diungkap Fahri Hamzah: Sri Mulyani Pikirannya Pendek

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencapai 100 persen.

Iuran Dinaikkan 100%, Sebab BPJS Defisit Rp28 T Diungkap Fahri Hamzah: Sri Mulyani Pikirannya Pendek
Youtube TV One
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan tanggapan terkait saran Sri Mulyani. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H

TRIBUNJAKARTA.COM - Kementerian Keuangan memberikan usulan kenaikan pembayaran iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan, besaran kenaikan iuran tersebut mencapai 100 persen.

TONTON JUGA

Artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.

Sementara, peserta kelas mandiri III dinaikkan Rp 16.500 dari Rp 25.500 per bulan menjadi Rp42 ribu per peserta.

Sri Mulyani menjelaskan, jika jumlah iuran tidak dinaikkan, defisit BPJS Kesehatan yang tadinya Rp28,3 triliun bisa terus bertambah.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah memberikan tanggapan terkait saran Sri Mulyani itu.

Mulanya Fahri Hamzah membeberkan kesalahan BPJS hingga dapat menimbulkan defisit hingga puluhan triliun.

Fahri Hamzah menilai BPJS tak dapat memprediksi secara pasti berapa jumlah penerima bantuan kesehatan di seluruh Indonesia.

Ngaku Sakit Dilabrak Nikita, Perilaku Elza Syarief di Balik Layar Diungkap Hotman Paris: Asik Nih Ya

ART Tewas Kehabisan Darah Akibat Dikoyak Anjing, Pemiliknya yang Seorang Presenter Ternama Bereaksi

TONTON JUGA

Ia mengatakan komisi sembilan DPR RI menduga ada kelebihan penerima bantuan kesehatan sebanyak 27.4 juta.

"Jadi sebenarnya BPJS itu ada ketidakmampuan memprediksi, sebenarnya penerima bantuan BPJS itu seberapa banyak," ucap Fahri Hamzah, dikutip TribunJakarta.com dari TV One, pada Selasa (3/8/2019).

"Komisi 9 menduga itu ada kelibihan 27,4 juta, jadi ini sumbernya dari mana? karena ketidak jelasan database," tambahnya.

Fahri Hamzah menjelaskan karena jumlah penerima bantuan kesehatan tak diketahui jumlahnya, sehingga BPJS tak mampu memprediksi besaran dana yang akan digunakan.

Hal tersebut menurut Fahri Hamzah yang membuat BPJS mengalami defisit hingga Rp28,3 triliun.

VIRAL Nyamar Jadi Pria & Lamar Gadis 15 Tahun, Kedok NI Terbongkar saat Keluarga Korban Curiga

Bertemu di Acara Olahraga Polo, Sikap & Cara Salaman Hotman Paris ke Prabowo Subianto Tuai Sorotan

BPJS yang menyerahkan permasalahan tersebut ke kementerian keuangan, justru diberikan solusi yang memberatkan rakyat oleh Sri Mulyani.

Fahri Hamzah menilai menteri keuangan saat ini memiliki jalanan pikiran yang pendek dan tidak mampu bersikap bijaksana.

"Karena jumlah yang dilayani tak jelas, maka BPJS tak bisa memprediksi berapa tanggunggan yang mesti dia berikan, berapa uang yang mesti disiapkan," ucap Fahri Hamzah.

"Defisit, akhirnya diserahkan ke kementerian keuangan, menteri keuangan pikirannya pendek bebankan lagi ke masyarakat,"

"Itu tidak bijaksana, setiap ada masalah bebannya ke masyarakat," tambahnya.

Ngaku Sebagai Pria & Lamar Gadis Belia, Kedok NI Terbongkar Karena Hal Ini hingga Nyaris Dikeroyok

Bertemu Prabowo Subianto di Acara Olahraga Polo, Sikap & Cara Salaman Hotman Paris Diperbincangkan

 

SIMAK VIDEONYA:

Berpotensi Defisit Rp 32,8 Triliun

Sri Mulyani menjelaskan, jika jumlah iuran tidak dinaikkan, defisit BPJS Kesehatan yang tadinya diperkirakan mencapai Rp 32,8 triliun, dari yang sebelumnya Rp 28,3 triliun.

Perhitungan defisit tersebut sudah memperhitungan besaran defisit tahun lalu yang mencapai Rp 9,1 triliun.

"Apabila jumlah iuran tetap sama, peserta seperti ditargetkan, proyeksi manfaat maupun rawat inap dan jalan seperti yang dihitung, maka tahun ini akan defisit Rp 32,8 triliun, lebih besar dari Rp 28,3 triliun," ujar dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengatakan, sebenarya terdapat opsi lain untuk menyelamatkan BPJS Kesehatan, yaitu dengan menyuntikkan dana segar.

Namun, dampak dari penyuntikan tersebut tidak akan berkelanjutan.

"Kalau untuk suntikan saja, misalnya ya Rp 10 triliun, akuntabilitasnya lemah. Makanya, harus ada perbaikan seluruhnya," ujar Sri Mulyani.

Untuk menambal defisit tersebut, pemerintah pun telah membayarkan iuran seluruh peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) sekaligus TNI, Polri dan ASN sepanjang tahun 2019 yang seharusnya dibayarkan setiap bulan.
Hingga saat ini pun, BPJS Kesehatan masih memiliki utang jatuh tempo lebih dari Rp 11 triliun.

"Dengan seluruh yang sudah kita bayarkan di 2019, BPJS masih bolong. Sekarang sudah ada outstaning lebih dari Rp 11 triliun belum terbayar, sementara pemasukan dari pemerintah sudah semua masuk," ujar Sri Mulyani.

Terdapat beberapa opsi yang bakal dilakukan pemerintah untuk bisa menyehatkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan pun telah mendapatkan beberapa rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mulai dari persoalan kepesertaan hingga cleansing data penerima manfaat.

Jika BPJS menerapkan berbagai rekomendasi tersebut, Sri Mulyani memperhitungkan badan tersebut hanya akan mendapat tambahan sebesar Rp 5,01 triliun.

"BPJS masih akan bolong tahun ini," ujar dia. Sri Mulyani mengungkapkan, dengan usulannya tersebut maka pada tahun 2020 bisa menyelesaikan sisa defisit sekitar Rp 14 triliun di tahun 2019.

Bahkan, BPJS berpotensi mencetak surplus sebesar Rp 17,2 triliun sehingga tersisa Rp 3 triliun jika menambal defisit tahun sebelumnya.

Surplus tersebut bakal masih berlanjut di tahun -tahun berikutnya. Untuk 2021, 2022, sampai 2023 proyeksi berdasarkan jumlah peserta dan utilisasi, di masing-masing tahun BPJS bakal surplus Rp 11,59 triliun, Rp 8 triliun, dan Rp 4,1 triliun.

"Itu yang kita usulkan sehingga mungkin untuk menyelesaikan situasi hari ini dan memperbaiki dari proyeksi cashflow BPJS," sambungnya.

Penulis: Rr Dewi Kartika H
Editor: Wahyu Aji
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved