Pembatasan Internet Senjata Pemerintah Dalam Hadapi Masalah? Wiranto Tarik Napas & Beri Jawaban Ini

Apakah pembatasan internet menjadi senjata andalan pemerintah dalam menghadapi kerusuhan? Wiranto angkat bicara.

YouTube Mata Najwa
Hadir sebagai narasumber di acara Mata Najwa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto angkat bicara terkait pembatasan internet. 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Rr Dewi Kartika H

TRIBUNJAKARTA.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses internet secara penuh di wilayah Papua dan Papua Barat, pada Rabu (21/8/2019).

Langkah ini diambil dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di sana, pasca-kerusuhan.

TONTON JUGA

"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, melalui keterangan tertulisnya.

Namun kini sebanyak 29 kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat sudah dapat kembali mengakses internet, pada Rabu (4/9/2019).

Pembatasan akses internet bukan kali ini saja dilakukan oleh pemerintah.

Hal serupa juga pernah terjadi pasca-aksi 21-22 Mei 2019, di Jakarta.

Lantas apakah pembatasan internet menjadi senjata andalan pemerintah dalam menghadapi kerusuhan?

Hadir sebagai narasumber di acara Mata Najwa, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto angkat bicara.

Disebut Elza Syarief Jadi Informan Polisi Kasus Narkoba, Nikita Mirzani: Jangan Suka Asal Ngomong!

Atta Halilintar Disebut Lecehkan DJ Bebby Fey, Saaih Berkomentar hingga Sang Manager Celetuk Ini

TONTON JUGA

Sebelum memulai memaparkan pernyataanya, Wiranto tampak menarik napas dalam-dalam.

Ia kemudian menjelasan pembatasan internet bukan senjata dan cara terbaik bagi pemerintah untuk menghadapi masalah di saat kerusuhan.

Wiranto mengaku pemerintah sebenarnya menyesalkan langkah tersebut.

"Itu bukan senjata, bukan cara terbaik, kita sangat menyesalkan dan minta maaf kalau itu kita lakukan," ucap Wiranto dikutip TribunJakarta.com dari YouTube Najwa Shihab.

Wiranto mengatakan pemerintah mengerti apabila internet adalah hal yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat.

4 Tahun Mengabdi, Ajudan Prabowo Bocorkan Ritual Unik Saat Makan: Seperti Dapat Kuliah Magister

Disebut Elza Syarief Jadi Informan Polisi Kasus Narkoba, Nikita Mirzani Buat Pengakuan: Contoh Nyai!

Tak hanya itu internet juga memiliki beragam manfaat di berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga ekonomi.

Menurut Wiranto akan tetapi internet juga digunakan sebagai sarana komunikasi para perusuh.

"Tapi ingat ya internet itu saat ini jadi bagian denyut nadi kehidupan masyarakat, kita paham betul," ujar Wiranto.

"Karena dengan internet kita bisa memajukan pendidikan, bisa membantu pemerintah, bisa membuat keputusan dan pelayanan yang cepat, ekonomi bisa terdongkrak,"

"Tapi sayanngya internet juga kita tidak bisa pisahkan dari komunikasi kejahatan, dan sekarang menyangkut riot (kerusuhan),"

"Kalau kita biarkan akan membuat masalah lebih luas lagi," tambahnya.

Atta Halilintar Dituding Lecehkan DJ Bebby Fey, Saaih Berkomentar & Manager Celetuk Ini

Luhut Saran BPJS Dibantu China, Rizal Ramli Paparkan Keburukannya: Kayak Negara Keterbelakangan Aja

Wiranto menjelaskan demi menghalau komunikasi para perusuh, maka pemerintah memutuskan untuk membatasi akses internet sementara waktu.

"Makanya sementara kita lemotkan," kata Wiranto.

"Agar gambar-gambar yang menjadi sumber masalah sementara bisa kita redam," tambahnya.

Wiranto menegaskan di saat situasi mulai aman dan kondusif maka pemerintah akan kembali membuka akses internet.

"Pada saat kondusif akan kita aktifkan kembali," ujar Wiranto.

SIMAK VIDEONYA:

Putri Hafiz Muzammil Hasballah Wafat di Usia 1 Hari, Ucapan Duka Teuku Wisnu Disorot Singgung Surga

Iuran Naik hingga 100%, Kesalahan BPJS Dibeberkan Fahri Hamzah: Menteri Keuangan Pikirannya Pendek

Terpisah pemerintah memastikan, kondisi beberapa kabupaten di dua Papua dan Papua Barat berangsur pulih.

Pemerintah juga menilai, informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, serta hasutan dan provokasi terkait isu Papua sudah mulai menurun, sehingga pembukaan blokir internet dapat dilakukan.

 "Pembukaan kembali blokir atas layanan data di sejumlah besar wilayah Papua dan Papua Barat dilakukan setelah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum atau keamanan, setelah mempertimbangkan situasi keamanan di wilayah-wilayah tersebut sudah pulih atau normal," ujar Ferinandus.

Dari total 29 kabupaten yang sudah dibuka blokir internetnya, 19 di antaranya merupakan kabupaten di Provinsi Papua.

Ke-19 kabupaten tersebut yaitu, Keerom, Puncak Jaya, Puncak, Asmat, Boven Digoel, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Intan Jaya, Yalimo, Lanny Jaya, Mappi, Tolikara, Nduga, Supiori, Waropen, Merauke, Biak, Yapen, dan Kabupaten Sarmi. Sisanya, atau 10 kabupaten berada di Papua Barat, yaitu Fakfak, Sorong Selatan, Raja Ampat, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Kaimana, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, dan Pegunungan Arfak.

"Pemerintah kembali mengimbau kita semua untuk tidak menyebarkan informasi hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, hasutan dan provokasi melalui media apapun termasuk media sosial, agar proses pemulihan kembali seluruh wilayah Papua dan Papua Barat cepat berlangsung," kata Ferdinandus.

Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved