Hari Ini Giliran Puluhan Ribu Buruh Gelar Aksi di Gedung DPR MPR RI

Direktorat Reserse Kriminal Umum menjadi direktorat yang paling banyak melakukan penangkapan. Total ada 163 orang yang diamankan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

• Puan Maharani Cetak Sejarah Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama

Sementara Direktorat Reserse Kriminal Khusus menangkap 70 orang dan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya 82 orang.

Sementara untuk level polres, Polres Metro Jakarta Barat yang paling banyak melakukan penangkapan.

"Polres Jakarta Utara sekitar 36 orang, Polres Metro Jakarta Pusat 11 orang, sedangkan Polres Metro Jakarta Barat sebanyak 157 orang," kata Argo.

Seperti diketahui, demonstrasi mahasiswa dan pelajar di Gedung DPR berujung ricuh di sejumlah titik. Kericuhan baru mereda pada tengah malam.

KSPI aksi di 10 provinsi

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

Dilansir dari Kompas.com, aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan aspirasi buruh. 

"Demonstrasi dilindungi konstitusi. Sebagai sebuah gerakan, KSPI tidak tabu dengan aksi unjuk rasa," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2019).

"Untuk itu, besok (2 Oktober 2019) kaum buruh akan tetap melakukan aksi besar besaran di 10 provinsi. Khusus di Jabodetabek aksi akan di DPR RI," ucap dia lagi. 

Dalam aksi tersebut, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan, yakni menolak revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

"Perjuangan kaum buruh akan dilakukan secara konstitusional. Untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan," ujar Iqbal.

Sehari sebelumnya, Senin (30/9/2019), Presiden Joko Widodo bertemu Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Istana Bogor Setelah pertemuan itu, Andi Gani mengatakan, salah satu masukan yang disampaikan ke Jokowi yakni soal revisi UU Ketenagakerjaan sekaligus Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.

Ia ingin revisi itu berpihak pada kepentingan buruh.

Selain itu, ia memberi masukan soal kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan.