Demo di Jakarta
Jalan Gatot Subroto dari Senayan Arah Gedung DPR MPR Masih Ditutup
Pembatasan jalan menggunakan blok-blok semen yang disusun memanjang hingga menutup akses masuk pejalan kaki serta pengendara sepeda.
lihat foto
"Polres Jakarta Utara sekitar 36 orang, Polres Metro Jakarta Pusat 11 orang, sedangkan Polres Metro Jakarta Barat sebanyak 157 orang," kata Argo.
Seperti diketahui, demonstrasi mahasiswa dan pelajar di Gedung DPR berujung ricuh di sejumlah titik. Kericuhan baru mereda pada tengah malam.
KSPI aksi di 10 provinsi
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia ( KSPI) Said Iqbal mengatakan, pihaknya akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Dilansir dari Kompas.com, aksi tersebut dilakukan untuk menyuarakan aspirasi buruh.
"Demonstrasi dilindungi konstitusi. Sebagai sebuah gerakan, KSPI tidak tabu dengan aksi unjuk rasa," kata Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/10/2019).
"Untuk itu, besok (2 Oktober 2019) kaum buruh akan tetap melakukan aksi besar besaran di 10 provinsi. Khusus di Jabodetabek aksi akan di DPR RI," ucap dia lagi.
Dalam aksi tersebut, ada tiga tuntutan utama yang akan disuarakan, yakni menolak revisi UU Ketenagakerjaan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, dan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
"Perjuangan kaum buruh akan dilakukan secara konstitusional. Untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak demi kemanusiaan," ujar Iqbal.
Sehari sebelumnya, Senin (30/9/2019), Presiden Joko Widodo bertemu Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Istana Bogor Setelah pertemuan itu, Andi Gani mengatakan, salah satu masukan yang disampaikan ke Jokowi yakni soal revisi UU Ketenagakerjaan sekaligus Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan.
Ia ingin revisi itu berpihak pada kepentingan buruh.
Selain itu, ia memberi masukan soal kenaikan iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Said Iqbal mengatakan, prinsipnya, apa yang dilakukan gerakan serikat buruh di Indonesia saat ini hanyalah menuntut kesejahteraan yang lebih baik.
Namun, ia memastikan para buruh melakukan aksi unjuk rasa dengan konstitusional.
"Karena kita ingin pelantikan presiden 20 Oktober 2019 kemudian akan menjadi pemerintahan yang sah dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin bisa menjalankan semua amanat rakyat," kata dia. (KOMPAS.com/Christoforus Ristianto)
