Gerindra Sebut Tidak Tepat Bandingkan Anies dan Ahok Soal Keterbukaan Anggaran

"Kalau konteksnya membandingkan dengan Ahok tidak tepat. Era Ahok itu hanya 2016 yang di-upload, sedangkan 2015 dan 2014 enggak," ucapnya

Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Erik Sinaga
TRIBUNJAKARTA.COM/DIONISIUS ARYA BIMA SUCI
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Syarif saat ditemui awak media di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (11/10/2019). 

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Dionisius Arya Bima Suci

TRIBUNJAKARTA.COM, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta dinilai tertutup dalam pembahasan cikal bakal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Sejumlah pihak pun sempat membandingkan soal keterbukaan anggaran di masa pemerintahan Anies dengan Guburnur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Meski demikian, Wakil Ketua sementara DPRD Syarif dari Frakso Gerindra menilai, sangat tidak tepat membandingkan era kepemimpinan Anies dan Ahok.

Pasalnya, pada era Ahok, dokumen KUA-PPAS itu sendiri hanya bisa diakses pada tahun 2016 saja.

"Kalau konteksnya membandingkan dengan Ahok tidak tepat. Era Ahok itu hanya 2016 yang di-upload, sedangkan 2015 dan 2014 enggak," ucapnya, Jumat (11/10/2019).

Menurutnya, pembahasan anggaran pada masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini sudah terbuka dan trasnparan.

Ia pun meyakini, Pemprov DKI akan segera mengunggah dokumen Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang menjadi cikal bakal APBD 2020 setelah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD DKI.

"Kalau sudah dibahas, iya (diunggah)," ujarnya di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat.

Usulan anggaran APBD 2020 itu sendiri masih sangat mungkin mendapat perubahan sehingga Syarif menyebut, publikasi dokumen tersebut lebih baik dilakukan setelah dibahas di Badan Anggaran DPRD DKI.

"Jadi lebih safe upload itu barang yang sudah dibahas. Jadi saya paham Bappeda belum mengunduhnya sekarang," kata Syarif.

Sebelumnya, sejumlah pihak mengkritik Pemprov DKI yang belum mengunggah dokumen KUA-PPAS 2020 DKI.

Bahkan, Fraksi PDIP DPRD DKI pun sempat menyarankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengikuti langkah pemimpin sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang selalu transparan soal anggaran.

"Bisa dilihat sekarang, kita bisa membandingkan (era Ahok dan Anies) mana yang lebig transparan," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono, Kamis (10/10/2019).

Dijelaskan Gembong, dengan mempublikasikan dokumen KUA-PPAS tersebut, masyarakat bisa mengetahui alokasi anggaran yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI.

Ruko Berisi Kasino di Kelapa Gading Milik Bandar Judi Apartemen Robinson

Pembersihan Sampah Bambu di Bendungan Koja Kali Cikeas Jatiasih Libatkan Personel Gabungan

Pembangunan Jembatan Dekat Pemerintahan Kota Tangerang, Ada Pengalihan Jalur Sampai Desember 2019

Halaman
12
Sumber: Tribun Jakarta
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved