Pangdam Jaya: Unjuk Rasa Tolak Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Itu Ilegal

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUNJAKARTA.COM, SENAYAN - Pangdam Jaya Mayjen TNI Eko Margiyono mengatakan pihaknya bersama Kepolisian tidak akan memproses izin unjuk rasa di sekitar Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada 20 Oktober 2019.

Karena itu menurutnya apabila ada unjuk rasa pada hari pelantikan presiden masuk kategori ilegal.

"Sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses. Sehingga kalaupun ada unjuk rasa itu bahasanya, tidak resmi atau ilegal," kata Eko usai mengikuti rapat kordinasi pengamanan pelantikan presiden bersama sejumlah lembaga negara, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

• Kisah Pilu Emak-emak Dirampok di Bekasi: Tangan dan Kaki Diikat, Uang Modal Nikah Anak Digasak

Pihaknya kata Eko akan membuat parameter pengamanan di sekitar kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta untuk mengantisipasi adanya aksi unjuk rasa.

Ia mengimbau kepada para pengunjukrasa agar tidak mendekat ke Kompleks Parlemen.

"Mari kita saksikan pelantikan Presiden dan Wapres terpilih secara khidmat. Ini adalah pekerjaan besar bangsa ini," katanya.

Eko mengatakan pengamanan ketat perlu dilakukan karena pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih akan dihadiri 8 Kepala negara dan 9 utusan kepala negara.

"Jadi total 17 negara asing yang akan melihat di luar duta besar. Mari kita tunjukan bangsa indonesia bangsa beradab dan ramah tamah. Apapun perbedaan kita mari kita hormati hasil pemilu lalu. Inilah gongnya," tuturnya.

• Tantangan Minum Lemon di Baso Aci Akang Berhadiah Kamera, Ini Syaratnya

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan izin unjuk rasa tidak akan diberikan selama 6 hari mulai dari 15 hingga 20 Oktober 2019.

"Apabila ada yang sampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan. Mulai besok sudah diberlakukan sampai iya (tanggal 20). Setelah itu kan aspirasi boleh disampaikan. Jadi ini diskresi kita," katanya.

Ketentuan tersebut diberlakukan agar situasi keamanan menjelang pelantikan presiden tetap kondusif.

Sehingga menurutnya Indonesia akan dikenal sebagai bangsa yang beradab.

• Venue Persib Vs Persija Belum Ditentukan, Robert Alberts Usulkan El Clasico Digelar di Negara Ini

"Tujuannya adalah agar situasi tetap kondusif karena kita menghormati pada saat pelantikan tadi seperti Pangdam sampaikan beberapa kepala negara akan hadir dan juga utusan utusan khususnya. Kita hormati itu sebagai bangsa Indonesia agar bangsa kota ini dikenal dengan bangsa yang beradab, bangsa yang santun dan lain sebagainya karena ini akan dilihat oleh seluruh dunia mari kota hormati itu," katanya.

Akan sampaikan pidato politik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menyampaikan pidato politik di hadapan masyarakat setelah menjalankan prosesi pelantikan presiden-wakil presiden periode 2019-2024.

Pidato tersebut akan disampaikan di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Ketua panitia pelaksana syukuran inaugurasi presiden dan wakil presiden periode 2019-2024, Andi Gani Nena Wea mengatakan, isi pidato nantinya tentang persatuan Indonesia karena kompetisi Pilpres 2019 sudah berakhir dan telah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

• Jaga Situasi Damai, Masyarakat Penegak Demokrasi Ajak Sukseskan Pelantikan Jokowi-Maruf

"Saya tidak bisa menebak apa isi pidato presiden nanti, tapi kemungkinan besar soal persatuan Indonesia dengan membangun bersama yang melibatkan seluruh komponen masyarakat," tutur Andi di Jakarta, Senin (14/10/2019).

• Ina Yuniarti, Penyebar Video Penggal Jokowi Divonis Bebas: Tak Dijenguk Teman dan Fokus Urus Anak

Menurutnya, pada hari tersebut akan dilaksanakan berbagai parade budaya dari 34 provinsi untuk menyambut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kegiatan akan dilaksanakan dari Patung Kuda hingga Istana dan terdapat kuliner nusantara, dari para pedagang," ucap Andi.

Ia memperkirakan, jumlah masyarakat yang hadir pada acara tersebut sekitar 1 juta orang dari berbagai daerah.

Susunan acara rampung

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Arsul Sani menyebut, persiapan pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden hampir final.

Ia menyatakan, hanya ada beberapa hal yang perlu dikoordinasikan kembali dengan beberapa pihak.

Penegasan tersebut disampaikan Arsul usai melakukan rapat gabungan dengan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok Anggota DPD di Ruang GBHN Gedung Nusantara V MPR, Senin (14/10/2019).

• Geledah Rumah Terduga Teroris di Bekasi, Densus 88 Amankan Buku Hingga Atribut Ojek Online

"Sudah dikonfimasi bahwa pelantikan akan dilakukan hari minggu yang akan datang, pukul 14.30 WIB," kata Arsul.

Dia mengatakan, susunan acara pelantikan presiden dan wakil presiden yang akan dilaksanakan akhir pekan itu pun telah rampung dikerjakan.

"Rundownya sudah disebutkan, datangnya jam sekian, sekian masuk ruang sidang, kemudian pak wapres tiba. Pak presiden dan wapres terpilih tiba," ungkapnya.

Rencananya, imbuh Arsul, pihaknya juga akan melakukan pertemuan kembali bersama sejumlah pihak terkait.

"Besok, terjadwal MPR itu akan rapat dengan pak kapolri, panglima TNI, kepala BIN, Menlu dan lembaga terkait," pungkasnya.

Pukul 14.00 WIB

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 dipastikan akan berlangsung pukul 14.00 WIB, Minggu (20/10).

Jadwal pelantikan ini telah dikonsultasikan antara Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Presiden terpilih.

Sebelumnya pelantikan direncanakan akan dilakukan pada pukul 10.00 WIB. "Iya (setuju) jadi 14.00 WIB dan tentunya karena supaya berjalan dengan baik," ujar Sekretaris Kabinet Pramono Anung di kompleks istana kepresidenan, Senin (14/10).

Beberapa hal menjadi pertimbangan pemunduran tersebut. Salah satunya, kegiatan car free day (CFD) dan juga kegiatan ibadah.

Selain kepastian waktu, Pramono juga menjamin keamanan dalam pelantikan. Ia bilang pengamanan telah disiapkan mengingat pada acara tersebut juga hadir sejumlah tamu negara.

"Pasti aman lah. Karena ada tamu negara. Apapun kalau sudah menyangkut pelantikan Presiden dan Wapres itu adalah prioritas dan kami meyakini Polri dan TNI pasti akan siap untuk mengamankan," terang Pramono.

Asal tahu saja, masalah pengamanan memang menjadi fokus belakangan ini. Hal itu dipicu peristiwa penusukan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto saat kunjungan di daerah.

Berita Ini Sudah Tayang di KONTAN, dengan judul: Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden disepakati 20 Oktober 2019 pukul 14.00 WIB