Hari Sumpah Pemuda, Mahasiswa UIN Jakarta Turun ke Istana Desak Presiden Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Laporan Wartawan TribunJakarta.com, Jaisy Rahman Tohir

TRIBUNJAKARTA.COM, CIPUTAT - Seruan aksi kembali turun ke jalan pada Hari Sumpah Pemuda, Senin (28/10/2019) mulai menyebar di media sosial.

Panggilan itupun disambut sejumlah kampus, termasuk Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta, Sultan Rivandi, mengatakan, turunnya mahasiswa kali ini untuk mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu).

"Tuntutannya, mendesak presiden mengeluarkan Perppu tentang UU KPK nomor 19 tahun 2019," terang Sultan melalui aplikasi pesan singkat.

Tak hanya sampai penerbitan Perppu, tapi mahasiswa juga akan mengawal sampai prosesnya di DPR.

"Mengawal Perppu yang dikeluarkan presiden sampai disetujui oleh DPR," jelasnya.

Selain terkait Undang-undang KPK nomor 19 tahun 2019, Sultan juga mengatakan, mahasiswa UIN Jakarta menuntut presiden mengusut tuntas kasus meninggalnya sejumlah aktivis pada aksi sebelumnya.

Termasuk kasus penganiayaan terhadap mahasiswa dan massa aksi yangsejak awal mengusung jargon #REFORMASIDIKORUPSI.

"Mengusut tuntas secara transparan pelaku pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban aksi reformasi dikorupsi," ujarnya.

Kembalinya mahasiswa turun ke jalan, juga sebagai bentuk solidaritas antar para agen perubahan yang memiliki tujuan sama.

"Karena diam adalah bentuk pengkhianatan," tegasnya.

Hadir Aksi Kamisan, Mahasiswa UIN Jakarta Pertanyakan Sikap Jokowi Terhadap UU KPK

Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, hadir dalam aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (17/10/2019).

Mereka datang dengan misi mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) Undang-undang (UU) KPK yang baru.

Seperti diketahui, hari ini, UU KPK resmi diberlakukan meskipun tanpa tanda tangan Jokowi.

"Mahasiswa UIN Jakarta mengikuti aksi Kamisan dengan membawa tuntutan yang masih ada kaitannya dengan aksi mahasiswa sebelumnya. mengingat tepat pada hari Kamis inilah RUU KPK sah diberlakukan," terang Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Jakarta, Sultan Rivandi melalui aplikasi pesan singkat.

Menurutnya, sampai saat ini respons Jokowi minim terhadap pemberlakuan UU KPK.

• Pengemudi Livina Jadi Tersangka Gegara Tabrak Apotek Senopati Hingga Satpam Tewas

• Peringati Hari Sumpah Pemuda, Pemkot Jakarta Pusat Gelar Kegiatan Donor Darah

• Nagita Slavina dan Rafathar Betengkar Karena Hal Ini, Begini Sikap Raffi Ahmad Terhadap Sang Istri

"Untuk siapa Pak Jokowi bekerja? Pertanyaan ini ditujukan kepada presiden karena menagih komitmennya untuk memerkuat KPK," jelasnya.

Baginya, respons yang minim itu masih menggambarkan sikap presiden yang belum berpihak pada masyarakat.

Sultan menegaskan bahwa UIN Jakarta akan terus konsisten mengkritisi kebijakan pemerintah yang kontra terhadap pemberantasan korupsi.

"Kami konsisten untuk mengkritik kebijakan, dan sampai detik ini kami melihat pak Jokowi masih belum memihak pada rakyat dalam persoalan pemberantasan korupsi," tutupnya.