Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
Ahok Tegaskan Sistem e-Budgeting Jaga Transparansi Anggaran, Bisa Ketahui Pembelian Lem Aibon
Bahkan masyarakat bisa tahu, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan bisa mengusulkan pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar
lihat foto
Data bisa didapatkan oleh masyarakat yang ingin mengetahui anggaran digunakan untuk apa.
"Semua orang mau tahu pengeluaran uang APBD DKI, bisa dapatkan data dari pembelian pulpen sampai Aibon. Sampai UPS," ujar Ahok saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (31/10/2019).
Ahok berujar, sistem e-Budgeting berjalan baik selama dia memimpin ibu kota.
Sistem, katanya, jadi bermasalah karena yang menginput data berniat memanipulasi anggaran.
"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling."
"Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," imbuh Ahok.
Ahok berujar masyarakat sudah mengerti e-Budgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.
"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-Budgeting."
"Kalau aku sudah lupa, mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," tutur Ahok.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, permasalahan salah memasukkan data dalam rancangan anggaran, selalu terjadi setiap tahun.
Hal itu, menurut dia, karena sistem e-budgeting yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini masih menggunakan sistem manual.
Ini problem muncul setiap tahun, maka yang harus dikoreksi itu sistemnya," ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).
Anies Baswedan menyalahkan sistem e-budgeting atau penganggaran elektronik warisan dari Ahok.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut, sistem digital tersebut tidak pintar (smart).
“Kalau smart system, dia bisa melakukan pengecekan, verifikasi."
