Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
Ahok Tegaskan Sistem e-Budgeting Jaga Transparansi Anggaran, Bisa Ketahui Pembelian Lem Aibon
Bahkan masyarakat bisa tahu, Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Anies Baswedan bisa mengusulkan pembelian lem aibon Rp 82,8 miliar
lihat foto
"Dia juga bisa menguji, ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual."
"Sehingga kalau ada kegiatan-kegiatan, jadi gini (ditemukan masalah) ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah),” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Rabu (30/10/2019).
• Surya Paloh Bantah Pertemuannya dengan Presiden PKS Bahas Strategi Pemilu 2024
Hal itu dikatakan Anies Baswedan saat menanggapi adanya usulan pembelian lem Aibon sebesar Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.
Kata Anies Baswedan, sebetulnya sistem tersebut digunakan di era gubernur sebelumnya.
Bahkan, beberapa waktu lalu Anies Baswedan menemukan adanya kejanggalan anggaran dalam belanja alat tulis kantor (ATK) di dinas mencapai Rp 1,6 triliun.
Namun, Anies Baswedan tidak mencari ‘panggung’ dengan memarahi anak buahnya karena mengajukan anggaran yang tidak wajar.
“Kalau diumumkan hanya menimbulkan kehebohan."
"Sebenarnya, kelihatan keren marahi anak buah, tapi bukan itu yang saya cari."
"Namun, yang saya cari adalah ini ada masalah dan harus dikoreksi karena mengandalkan manual,” ujar Anies Baswedan.
“Kalau ngeceknya manual akan selalu berulang seperti ini dengan melihat situasi."
"Kami perhatikan sistemnya harus diubah supaya begitu mengisi, hasil komponennya relevan,” tuturnya.
Atas temuan yang tidak wajar itu, Anies Baswedan lalu mengecek satu persatu bersama pegawai satuan perangkat kerja daerah (SKPD) di wilayah DKI untuk turut mengawasi.
Bahkan, Anies Baswedan telah menunjukkan keanehan anggaran yang diusulkan tersebut kepada para pegawai struktural.
“Saya tidak umumkan keluar, karena saya mau koreksi dan tidak bisa seperti ini terus."
"Kalau diumumkan menimbulkan kehebohan dan gubernurnya kelihatan keren sih,” ucapnya.
