Kontroversi Anggaran DKI Jakarta
Kembali Direvisi, Pemprov DKI Usulkan Anggaran TGUPP Rp 19,8 M untuk Tahun 2020
Angka ini lebih rendah sekira Rp 6,7 miliar dibandingkan usulan sebelumnya yang mencapai Rp 26.572.982.000.
Penulis: Dionisius Arya Bima Suci | Editor: Wahyu Aji
lihat foto
"Yang saya ketahui anggaran yang ada itu sepertinya rasional karena ada peningkatan grade dan antisipasi penambagan (anggota TGUPP)," tuturnya.
Kenaikan anggaran TGUPP ini sebelumnya mendapatnya kritik keras sejumlah fraksi di DPRD DKI, salah satunya dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.
Bahkan, fraksi partai berlogo banteng itu menyarankan agar usulan anggaran TGUPP ini dibatalkan sehingga tidak lagi membebani APBD.
"Jangankan dinaikkan, justru kami berencana meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk mendrop anggaran TGUPP tahun 2020," ujar Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono, Jumat (4/10/2019).
Bila Anies masih membutuhkan tenaga TGUPP, kata Gembong, Pemprov DKI bisa menggunakan dana operasional gubernur seperti saat kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
"Apalagi sekarang anggaran operasional utuh kan. Sudah hampir setahun utuh yang seharusnya dibagi dua untuk gubernur dan wakil gubernur."
"Sekarang kan enggak ada wagubnya," kata Gembong saat dikonfirmasi.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan menyebut, kenaikan usulan anggaran dilakukan untuk menyesuaikan gaji anggota TGUPP berdasarkan tingkat pendidikan dan pengalaman kerja, serta antisipasi penambahan jumlah anggota.
"Kenaikan anggaran itu untuk antisipasi penambahan dan penyesuaikan grade anggota," tuturnya, Jumat (4/10/2019).
Kritik Keras dari Fraksi PSI
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menyoroti besaran anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang mencapai Rp 26 miliar.
Hal ini pun ia sampaikan di akun instagram pribadi miliknya (@willsarana) pada Rabu (2/10/2019) lalu.
"Saya ditugaskan di Komisi A (bidang pemerintahan), lalu saya sisir anggaran dan salah satu yang saya coba ingin bangun diskusi di publik adalah TGUPP," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (3/10/2019).
Ia pun menyebut, anggaran ini meningkat sangat drastis, dimana pada awal pembentukannya, anggaran untuk TGUPP hanya sebesar Rp 1 miliar.
"Peningkatannya sangat tajam, kalau enggak salah targetnya 48 dokumen. Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran itu, sekira Rp 500 juta per dokumen," ujarnya.
