Kontroversi Anggaran DKI Jakarta

Sebut Sistem e-budgeting Berjalan Baik Saat Jadi Gubernur, Ahok: Pak Anies Terlalu Over Smart

Menanggapi hal tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut, Gubernur DKI Anies Baswedan terlalu pintar.

Penulis: Wahyu Aji Tribun Jakarta | Editor: Erik Sinaga
KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok hadir saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Minggu (20/10/2019). Jokowi dan Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden masa jabatan 2019-2024. 

Ahok berujar, sistem e-Budgeting berjalan dengan baik selama dia memimpin ibu kota.

Hanya, sistem jadi bermasalah karena yang menginput data berniat untuk memanipulasi anggaran.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada niat mark up apalagi maling. Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata transparansi sistem yang ada," imbuh Ahok.

Ahok berujar masyarakat sudah mengerti e-Vudgeting. Dia pun tidak mau berkomentar lebih jauh.

"Ternyata banyak (yang) sudah viral, orang-orang yang pintar dan tahu sistem e-Budgeting . Kalau aku sudah lupa mungkin kelamaan belajar ilmu lain di Mako Brimob," tutur Ahok.

Transparansi anggaran

Salah satu nilai plus sistem ini, masyarakat bisa melihat prosesnya melalui situs apbd.jakarta.go.id.

Lewat situs itu, perencanaan anggaran bisa dilihat oleh publik sejak tahap perencanaan.

Setiap tahun, berbagai anggaran aneh terungkap.

Sebut saja anggaran ratusan juta rupiah untuk revitalisasi kolam air mancur di Gedung DPRD DKI Jakarta yang masuk ke perencanaan anggaran 2 tahun berturut-turut, pada 2017 dan 2018.

Air Mancur di depan Gedung DPRD DKI Jakarta yang akan mendapat dana renovasi sebesar Rp620 juta, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017). TRIBUNNEWS.COM/RINA AYU
Air Mancur di depan Gedung DPRD DKI Jakarta yang akan mendapat dana renovasi sebesar Rp620 juta, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (22/11/2017). TRIBUNNEWS.COM/RINA AYU (Tribunnews.com/Rina Ayu)

Anggaran itu pun dicoret dua kali selama pembahasan karena derasnya protes warga.

Dan itu baru satu.

Beberapa program lain yang anggarannya tak wajar juga viral dan akhirnya dibatalkan.

Anggaran itu bisa diawasi karena Pemprov DKI Jakarta telah mengunggah rancangan anggaran yang bernama Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ke dalam situs APBD tersebut.

Untuk lebih memahami ini, ada baiknya mengetahui alur penganggaran secara umum.

Halaman
1234
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved