Anies Nilai E-Budgeting Warisan Ahok Tak Smart, Djarot Terkekeh: yang Pakai Tak Pintar Ya Berantakan

Ahok berujar sistem tersebut berjalan baik apabila yang menginput data tidak ada niat markup.

"Sistem itu berjalan baik jika yang input datanya tidak ada NIAT mark-up apalagi maling.

Untuk mencegah korupsi hanya ada satu kata: transparansi," tulis akun Twitter Ahok.

Melansir Kompas.com, Ahok bahkan menyebut Anies terlalu pintar.

E-budgeting tersebut adalah warisan era kepemimpinan Joko Widodo-Ahok.

"Aku sudah lupa definisi smart seperti apa, karena Pak Anies terlalu over smart," ujar Ahok saat dihubungi Kompas.com, Kamis (31/10/2019).

Ahok menjelaskan, sistem e-budgeting yang digunakan saat dia menjabat sebagai gubernur bisa mengetahui detail anggaran apa pun, seperti lem Aibon, pulpen, dan lainnya.

"Bisa tahu beli apa saja dari perencanaan awal sudah masuk dan sistem semua, tidak bisa asal masukkan," kata dia.

Sistem e-budgeting yang dia terapkan, lanjut Ahok, juga bisa mengetahui orang-orang yang memasukkan anggaran yang dinaikan (mark up).

"Kan sistem sudah di-input harga satuan barangnya, kecuali harga satuan semua diubah," ucap Ahok.

Anggota DPRD DKI dari PDI-P yang juga mantaan staf Gubernur DKI Jakarta Ahok, Ima Mahdiah juga turut menanggapi pernyataan Anies Baswedan.

Menudur Ima dalam sistem elektronik tersebut bisa memblokir barang apa saja yang tidak boleh dimasukan.

"Pak Anies, sebnrnya ebudgeting ini kalau mau input atau mau beli apa Sistem bisa blokir barang apa yg ngga boleh diinput atau dibeli.

Untuk bisa menghilangkan proyek titipan dan markup anggaran dilakukan juga penyisiran anggaran kembali." tulis akun Twitter Ima Mahdiah.

Malahan menurut Ima, sistem elektronik buatan Jokowi dan Ahok sudah mendapat pengakuan dari Bappenas.

"Dan sistem yang bapak salahkan itu sudah dapat pengakuan dlm bentuk penghargaan dari Bappenas," tulis Ima lagi.

Malahan penyanyi sekaligus sutradara film Pretty Boys, Tompi mengajak Anies Baswedan bertemu untuk berbincang.

"Yang Mulia Anies, kapan ada waktu kita ngobrol yuk.

Sy bisa kasih arahan cara ngitung , cek harga pasar, biar kedepannya bener dan anda bs senang di surga kelak.

Gak enak pak, masuk neraka gara2 org lain kan." tulis akun Twitter Tompi.

Tompi juga penasaran apakah selama ini sekolah-sekolah di DKI Jakarta sudah dikirim alat tulis dan lem aibon.

"Asli penasaran, apa iya selama ini sekolah2 SUDAH dikirimin alat tulis dan lem aibon itu??

Coba dong yg punya akses ngecek..." tulis Tompi di Twitter.

Sebelumnya, melansir Kompas.com, Rencana Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta menjadi sorotan publik.

Anggota DPRD Fraksi Partai Solidaritas Indonesia DKI Jakarta, William Aditya Sarana, pun menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Awalnya, William mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. (TRIBUNJAKARTA.COM/TRIBUNNEWSBOGOR)