FSBN Sebut Masih Ada Buruh di Kabupaten Tangerang Gajinya di Bawah UMK

"Banyak pekerja yang diintimidasi atau dipecat sepihak hanya karena buruhnya berserikat," jelasnya.

Menurut Nipi, pemerintah belum bisa mengawasi para pengusaha untuk nerada di garus Undang-undang dengan memastukan upah layak dan hak berserikat tidak diganggu.

"Saya melihat pemerintah belum serius dalam penanganan bagaimana agar pengusaha itu menjalankan Undang-undang," ujarnya.

"Pengawas ketenagakerjaan, terus kemudian instansi terkait lainnya, bagaimana merek agar mampu melakukan pengawasan terhadap pengusaha menjalankan ketentuan itu," tandasnya. (*)