Anies Baswedan Bakal Lakukan Rekrutemen Terbuka Posisi Bappeda DKI, ASN Luar Jakarta Boleh Daftar
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bakal menggelar pendaftaran terbuka untuk mengisisi posisi Bappeda DKI.
Penulis: Muhammad Rizki Hidayat | Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
lihat foto
Dengan suara berat dan raut muka sedih, Mahendra mengumumkan pengunduran dirinya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Ia menyebut, keputusannya ini lantaran tidak puas dengan kinerjanya menyusun anggaran DKI Jakarta untuk tahun 2020.
"Bapak ibu sekalian, seperti kita ketahui situasi dan kondisi saat ini yang membutuhkan kinerja Bappeda yang lebih baik lagi, saya mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri," ucapnya, Jumat (1/11/2019).
Dengan pengunduran dirinya ini, Mahendra berharap penggantinya bisa meningkatkan kinerja Bappeda kedepannya.
"Harapan saya agar akselerasi Bappeda dapat lebih ditingkatkan lagi," ujarnya dalam konferensi pers di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Posisi baru Sri Mahendra
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan resmi melepas jabatannya.
Usai mengundurkan diri, Mehendra akan menduduki jabatan sebagai Widyaiswara.
Widyaiswara merupakan aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang.
Adapun tugas, wewenang, dan tanggungjawabnya untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih ASN pada lembaga pendidikan dan pelatihan (Diklat) pemerintah.
"Pak Mehendra akan kembali menjadi widyaiswara, seperti posisi beliau sebelumnya," ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jumat (1/11/2019).
Anies pun mengaku sangat menghormati keputusan Mahendra menanggalkan jabatannya sebagai Kepala Bappeda ini.
"Terimakasih kepada pak Mahendra atas pengabdiannya. Insya Allah kami akan tetap bekerja sama di Pemprov DKI," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
Seperti diketahui, draf usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 mendapat banyak sorotan publik.
Beberapa usulan anggaran yang dianggap janggal pun satu per satu mulai terkuak, seperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar, pengadaan balpoin senilai Rp 123,8 miliar, hingga kenaikan anggaran Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang sempat melonjak hingga Rp 26 miliar.
