Breaking News:

Ormas di Bekasi Pakai Surat Tugas dari Bapenda untuk Kelola Parkir Minimarket

Ketua Ormas Gibas Kota Bekasi, Deny Muhammad Ali, mengatakan, upaya pengelolaan parkir minimarket yang dilakukan pihaknya telah mendapat restu.

TRIBUNJAKARTA.COM/Yusuf Bachtiar
Ketua Gibas Kota Bekasi Deny Muhammad Ali di Mapolres Metro Bekasi Kota, Senin, (4/11/2019). 

"Kita tidak mengganggu usaha seseorang, bahkan kita ingin membantu K3, ketertiban kebersihan dan keamanan, kita tidak memaksakan tarif parkir, inipun sukarela, dikasih sukur, enggak dikasih enggak apa-apa," ujarnya

"Dan dari Bapenda ini jukir-jukir ini sudah ditraining (dilatih), dalam arti dikasih pengarahan bahwa mereka harus berpakaian yang sopan, rambut yang sopan, dikasih rompi juga, jadi dikasih arahan seperti itu sebelum mereka jadi jukir," tegas dia.

Ketika ditanya apakah jukir yang sudah bekerja mengelola parkir minimarket dikenakan setoran ke Bapenda, Deny mengaku hal itu memang sudah dilakukan.

Adapun setoran ini dilakukan perbulan dengan ukuran ramai tidaknya pengunjung minimarket.

"Sebagai pihak yang bertanggung jawab, semua ini, jukir ini bukan bekerja sama dengan kita (ormas), jukir ini bekerja sama (dengan) Bapenda. Memang terkait retribusi ini kan tergantung antara ramai atau tidaknya, tidak tetap tidak flat-lah . Ada yang ramai ada yang sepi, ada yang Rp 300 ribu ada yang Rp 200 ribu per bulan (retribusi ke Bapenda)," paparnya.

Perda Pajak Parkir Jadi Alibi Ormas di Bekasi 'Paksa' Pengelola Minimarket Bekerja Sama

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (kedua dari kiri) bersama Kapolres, Dandim dan Ketua Gibas Kota Bekasi, di Kantor Pemkot Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Senin, (4/11/2019).
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi (kedua dari kiri) bersama Kapolres, Dandim dan Ketua Gibas Kota Bekasi, di Kantor Pemkot Bekasi, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Senin, (4/11/2019). (TribunJakarta.com/Yusuf Bachtiar)

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, pihaknya memang ingin memperluas jangkauan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari beberapa sektor yang dianggap potensial.

Salah satu pontensi PAD yang ingin ditarik agar masuk ke kas daerah adalah pajak parkir minimarket.

Rahmat mengaku, peraturan daerah (perda) tentang rencana itu sudah ada dan disahkan pada 2019.

"Ada potensi parkir ada restoran, kalau minimarket kan ada objeknya di mana, restoran objeknya di mana, banyak lah. Kita terus lakukan pengembangan. Kita kan baru saja mengesahkan perda tentang pajak daerah, di dalam pajak daerah itu ada pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, ada pajak reklame ada pajak macem-macem," kata Rahmat, di kantor Pemkot Bekasi, Senin, (4/11/2019).

Halaman
1234
Penulis: Yusuf Bachtiar
Editor: Ferdinand Waskita Suryacahya
Sumber: Tribun Jakarta
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved